Berita Terbaru Gratifikasi Hari Ini

KPK terima 689 laporan gratifikasi selama Januari–Februari 2025

Pada periode Februari, diterima sejumlah 341 laporan, dengan total jumlah 379 objek gratifikasi. Terdiri dari 231 laporan dari UPG dan 110 pelaporan individu.

KPK Periksa Eks Pejabat Pajak sebagai Tersangka Dugaan Gratifikasi Rp21,5 Miliar

Haniv diduga memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka keperluan bisnis anaknya dengan cara mengirimkan surel permintaan bantuan modal.

M Haniv Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Dia juga enggan memberikan keterangan kepada wartawan saat ditanya alasannya menerima gratifikasi.

Pentolan Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Dipanggil KPK terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

KPK Kaitkan Cara Rohidin Mutasi Pegawai dengan Kasus Pemerasan

Tessa sejatinya hanya mau memerinci inisial saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah pegawai negeri sipil (PNS) Alfian Martedy.

Jaksa Dinilai Kurang Merinci Asal Usul Gratifikasi Rp915 M Zarof Ricar

Jaksa diminta memerinci aliran dana itu dalam persidangan. Sebab, kata Jerry, keterbukaan penuntut umum penting untuk kebutuhan pembuktian.

KPK Yakin Prabowo Laporkan Hadiah Mobil dari Erdogan agar Jadi Teladan

Budi menjelaskan, laporan penerimaan hadiah bisa menghapus kategori gratifikasi untuk pejabat. Aduan bisa dilakukan secara daring, maupun langsung.

Jauh dari Banding, Vonis 6 Tahun Harvey Moeis Perlu Ditelusuri

Vonis 6 tahun penjara Harvey Moeis yang sebelumnya dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu ditelusuri.

Tanpa TPPU, Dakwaan Jaksa terhadap Zarof Ricar Dinilai Lemah

Pada 2006-2014, Zarof tercatat menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum MA.

Zarof Ricar Didakwa Terima Gratifikasi selama 10 Tahun, Nilainya Mencapai Rp915 Miliar dan 51 Kg Emas

MANTAN Pejabat di Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi berupa uang. Gratifikasi itu diterima dalam kurun waktu sepuluh tahun, yakni dari 2012 sampai 2022.

Dugaan Mafia Peradilan Kasus Ronald Tannur, MA: Kami Diawasi Banyak Pihak

DUGAAN mafia peradilan di internal Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya terus menyeruak seiring pengungkapan kasus suap dan atau gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tannur

Polisi Dinilai tidak Punya Cukup Bukti untuk Seret Firli Bahuri ke Persidangan

Berkas perkara Firli Bahuri empat kali dikembalikan JPU Kejaksaan Tinggi DK Jakarta ke Polda Metro Jaya untuk dilengkapi karena dinilai belum memenuhi syarat materiil.

KPK Sebar Imbauan Tolak Gratifikasi Jelang Natal

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebar imbauan kepada seluruh instansi pemerintahan yang berisikan larangan penerimaan gratifikasi hari raya Natal.

Kejagung Fokus Rampungkan Berkas Perkara Ibu dan Pengacara Ronald Tannur

Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus dugaan suap dan atau gratifikasi pengurusan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald Tannur. 

KPK Dalami Aliran Gratifikasi Abdul Gani dari Dirut Rumah Sakit

Abdul Gani divonis delapan tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi di wilayahnya. Dia juga diberikan hukum pidana denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Zumi Zola, Mantan Napi Korupsi Kini Jadi Menantu Zulhas

Menko Bidang Pangan baru saja menggelar resepsi pernikahan anaknya, Putri Zulkifli Hasan bersama sang suami, Zumi Zola.

Kejagung Ungkap Alasan Periksa Keluarga Zarof Ricar dan Lisa Rachmat

Kejagung memeriksa keluarga mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. 

KPK Harus Selidiki LHKPN Pejabat Terindikasi Terima Gratifikasi

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku prihatin dengan isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terindikasi adanya suap dan gratifikasi.

Banyak Petunjuk Gratifikasi di LHKPN

Nawawi mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik.

Berantas Korupsi dari Hal Sepele

Nawawi juga mengingatkan bahwa untuk mencapai Indonesia yang bebas korupsi, diperlukan keberanian dan ketegasan dari semua pihak.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia