Dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Publik, Kejagung Diminta Ambil Langkah Nyata

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) diminta segera menindaklanjuti laporan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) terkait dugaan korupsi dan gratifikasi yang menyeret RL, Staf Ahli di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menegaskan bahwa Jaksa Agung perlu merespons aduan masyarakat ini secara profesional untuk menjaga integritas institusi. Menurutnya, pemeriksaan terhadap RL—yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli di lingkungan BKPM—sangat krusial guna membuktikan indikasi penyalahgunaan jabatan.

"Penanganan kasus itu harus fair dan berkeadilan termasuk dalam kasus penyalahgunaan jabatan. Kita mendorong itu supaya persoalan dugaan korupsi ini bisa tuntas dan selesai. Supaya fokus pemimpin bangsa kita betul-betul bisa sejahterakan rakyat," ujar Mukhsin dalam keterangannya, Senin (19/1).

Baca juga : Dugaan Gratifikasi Pejabat Kementerian, Kejagung Didesak Segera Turun Tangan

Menghindari Tebang Pilih
Mukhsin menekankan bahwa penegakan hukum yang transparan diperlukan agar tidak muncul persepsi publik mengenai adanya praktik tebang pilih dalam penanganan perkara di Korps Adhyaksa.

Langkah menindaklanjuti laporan HAM-I, lanjutnya, merupakan bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan Agung atas aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan oleh pejabat publik.

Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam HAM-I menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Kamis (15/1). Dalam tuntutannya, mereka mendesak Jaksa Agung memeriksa dugaan praktik gratifikasi berupa fasilitas mewah yang dinikmati RL.

Baca juga : Puluhan Sepeda Motor Mewah terkait Korupsi CPO Disita Kejagung

RL diduga menguasai kendaraan mewah jenis Toyota Alphard yang diberikan oleh pihak swasta tanpa dasar hak normatif jabatan. Hingga saat ini, fasilitas tersebut dikabarkan belum dikembalikan ke negara.

Pelanggaran Etika Serius
Koordinator Lapangan HAM-I, Faris, dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.

"Kasus ini sebagai peringatan serius bagi integritas penyelenggaraan negara dan sistem pengawasan birokrasi. Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik dinilai tidak hanya melanggar etika jabatan, tetapi juga membuka ruang luas terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta pembusukan moral kekuasaan," tegas Faris.

Faris menambahkan, persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara. Ia memperingatkan negara agar tidak memberikan preseden buruk dengan membiarkan pejabat menikmati kemewahan dari pengusaha tanpa konsekuensi hukum.

"Ini bukan hanya merusak etika birokrasi, tetapi membunuh kepercayaan rakyat dan menghancurkan masa depan demokrasi kita," tuturnya.

Dalam pernyataan sikapnya, HAM-I mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera menaikkan status perkara ke tahap penyelidikan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap RL, dan membuka hasil penyelidikan tersebut secara transparan kepada publik. (P-2)