Pengamat: Wacana Revisi Kedudukan Polri Abaikan Desain Konstitusional Reformasi

PAKAR hukum tata negara (HTN) Muhammad Rullyandi menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian menunjukkan ketidaktepatan membaca desain ketatanegaraan pascareformasi. 

Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan konstruksi konstitusional yang telah dirumuskan sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan dan tidak dapat diubah secara serampangan.

Rullyandi menegaskan, kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final. Struktur tersebut dibangun melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, yang menegaskan pemisahan TNI dan Polri serta mendudukkan kepolisian sebagai alat negara dalam penegakan hukum.

Baca juga : Wacana Penempatan Polri di Bawah Kementerian Langkah Mundur Reformasi

Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan hasil perumusan mendalam dari agenda reformasi. Menempatkan Polri di bawah kementerian tidak hanya keliru secara konsep, tetapi berpotensi merusak desain ketatanegaraan yang sudah mapan.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi kelembagaan Polri sejak awal kemerdekaan telah memperlihatkan berbagai perubahan struktur, termasuk ketika Polri sempat berada di bawah Perdana Menteri. Evolusi tersebut, sambungnya, menunjukkan proses konsolidasi menuju model ideal yang kini diadopsi.

Perubahan historis itu juga menegaskan bahwa negara telah menentukan pilihan final, yakni Polri berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi.

Baca juga : Penarikan Polisi Aktif dari Kementerian dan Lembaga akan Perkuat Internal Organisasi

Secara filosofis, Rullyandi menilai kepolisian menjadi pilar penting negara modern. Ia menyebut berbagai model kepolisian dunia, baik yang terfragmentasi maupun tersentralisasi, dan menilai karakter geografis Indonesia lebih cocok menggunakan model kepolisian terintegrasi yang membutuhkan garis komando jelas.

Prinsipnya, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menciptakan lapisan otoritas yang tidak diperlukan. "Menempatkannya di bawah kementerian justru berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang birokrasi,” kata dia, Jumat (5/12).

Rullyandi juga menyoroti keberadaan Kompolnas sebagai organ pendukung negara yang telah menjalankan peran strategis dalam memberi rekomendasi kebijakan kepolisian kepada Presiden. 

Model seperti ini, menurutnya, menjaga keseimbangan antara pengawasan dan efektivitas eksekutif. Struktur yang ada dinilai sudah cukup efisien dan tidak perlu ditambah dengan birokrasi baru.

Ia menilai gagasan menarik Polri ke bawah kementerian bertentangan dengan semangat pembaruan 1998 yang mendorong profesionalisme dan modernisasi kepolisian. Karena itu, ia memandang penempatan Polri di bawah Presiden sebagai pilihan paling rasional dan sesuai dengan kebutuhan negara.

“Desain reformasi sudah jelas. Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden agar mampu menjalankan tugas keamanan dan pelayanan publik secara optimal,” pungkasnya. (Dev/P-2)