Kompolnas Usulkan Solusi Menyeluruh untuk Kasus Brimob Tual, tak hanya Tindak Pidana

KOMISI Kepolisian Nasional menilai penanganan kasus kekerasan anggota Brimob terhadap pelajar di Kota Tual tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme internal kepolisian semata. Perlu pendekatan lebih luas yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan pihaknya kini berada di Maluku untuk memantau langsung perkembangan kasus tersebut. Selama di Ambon, Kompolnas telah menemui keluarga korban, termasuk orang tua dan korban yang masih dirawat di rumah sakit. 

Mereka juga berdialog dengan anggota Brimob serta sejumlah elemen masyarakat, termasuk pihak yang menyaksikan langsung sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Baca juga : Kompolnas Puji Langkah Tegas Polri Pecat Bripda MS

Anam menyebut sidang etik telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota yang terlibat. 

"Sidang KKEP memutuskan ada PTDH dengan satu proses yang akuntabel dan rasmalan dan ini dinyatakan oleh pengawas eksternal yang ada di Kota Ambon. Dan saya kira ini langkah yang baik dan harus menjadi role model," kata dia dikutip pada Selasa (24/2). 

Selain sanksi etik, proses pidana juga berjalan dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Anam, langkah simultan antara proses etik dan pidana merupakan bagian penting untuk mencegah kasus serupa terulang.

Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penegakan Hukum Bripda MS Tewasnya Remaja di Maluku

Namun, ia menekankan bahwa akar persoalan di Tual lebih kompleks dari sekadar tindakan individu aparat. "Yang berikutnya yang gak kalah penting adalah kalau melihat apa yang terjadi, background apa yang terjadi di peristiwa di Tual itu, saya kira penyelesaiannya tidak cukup oleh kepolisian," terangnya. 

Ia mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan provinsi dalam menangani dinamika sosial yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. 

"Harus ada tanggung jawab oleh semua elemen masyarakat ya termasuk atau khususnya juga oleh Pemda maupun Pemprov. Ayo bahu-membahu ya dengan kepolisian agar problem-problem yang terjadi di masyarakat termasuk juga reaksi dari kepolisian bisa dikelola dengan baik," kata Anam. 

"Jadi pendekatannya jauh harus lebih komprehensi karena dinamika yang terjadi di kasus Tual itu tidak hanya sekedar dinamika peristiwanya, kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob, tapi juga potret tanggung jawab kita semua terhadap masyarakat di Maluku khususnya masyarakat di Tual," sambungnya. 

Ia menyebut aspek sosial dan ekonomi perlu menjadi perhatian untuk mencegah keberulangan. Karenanya, kata Anam, untuk mencegah keberulangan kembali kasus serupa, keterlibatan semua pihak menjadi penting dan krusial.

Kompolnas dijadwalkan mengunjungi langsung tempat kejadian perkara di Tual serta berdialog dengan berbagai pihak guna mendalami akar masalah.

"Kami percaya dengan sikap akuntabilitas dan transparansi dan kecepatan yang dilakukan oleh Polda Maluku dengan dua skema sekaligus secara simultan KKEP yang ujungnya adalah pemencatan dan pidana yang ujungnya sekarang sudah jadi tersangka karena itu adalah upaya yang salah satu upaya yang penting untuk memastikan ketidakberulangan berbagai persoalan yang ada," pungkas Anam. (Z-10)