Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Salah satu penyebab kemacetan sebagai akibat kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025.
Kemenag telah melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka menyukseskan program Piloting Pendampingan Pesantren Ramah Anak.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian BUMN dan Kemendag memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada PHK pegawai.
ANGGOTA DPR dari NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Prabowo setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Menteri UMKM menekankan bahwa peran AO sangatlah vital dalam mendampingi nasabah dan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.
Pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur.
NOMENKLATUR kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan
JELANG Nataru Kemenhub mengundang sejumlah asosiasi logistik dan kementerian terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan selama masa Nataru 2024/2025.
Hal yang ditekankan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini adalah untuk melibatkan publik secara masif.
Pemerintahan ke depan harus memiliki data yang terintegrasi terkait dengan anggaran pendidikan dari pusat dan daerah. Hal itu dilakukan demi perbaikan wajah pendidikan di Indonesia.
WAKIL presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengemukakan menyerahkan sepenuhnya susunan menteri kabinet 2024-2029 ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Kementerian khusus akan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji.
DAFTAR kementerian era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bocor. Hal ini terungkap dari susunan 13 komisi DPR yang di dalamnya terdapat daftar mitra kerja.
Dari dokumen yang diterima Media Indonesia, Kamis (10/10), ada tiga belas komisi di DPR periode 2024-2029.
ANGGOTA DPR RI Dede Yusuf mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (DasMen) dipisah dengan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan nomenklatur sebagian kementerian untuk kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mengatakan nomenklatur kementerian kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal diketahui antara 10 Oktober atau paling lambay 14 Oktober 2024.
Jumlah kementerian yang bertambah pada pemerintahan mendatang berkonsekuensi dengan penambahan jumlah komisi di DPR RI.
PENAMBAHAN jumlah komisi di DPR menunggu penetapan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jumlah kementerian dipastikan telah bertambah.
Ace menuturkan sekarang saja ketika jumlah kementeriannya 34 dengan 11 komisi, 1 komisi harus mengawasi 3 sampai 4 kementerian.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved