Sinergi Kementerian Cegah Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

KEMACETAN yang terjadi di Tanjung Priok dalam beberapa hari terakhir tidak hanya mempengaruhi aktivitas industri tapi juga akan berdampak pada masyarakat sebagai pengguna produk.

"Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut. Buntutnya akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat sebagai dampak peningkatan biaya logistik," papar Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, Minggu (20/4).

Menurut dia, kemacetan itu terjadi sebagai akibat kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025. Ini juga terekspos oleh industri dan pelayaran internasional yang mengarah ke mancanegara yakni terbanyak ke Singapura.

Baca juga : Importir Merugi akibat Macet Parah di Tanjung Priok

"Ini kan akibat pembatasan libur Lebaran 2025. Pabrik dan angkutan kan menyesuaikan kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini sehingga ada peningkatan signifikan. Dari pabrik yang secara serentak mengirim produk dan kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok hingga mencapai 4.300 Teus. Jadi, peningkatan ini dua kali lipat daripada hari biasa," jelasnya.

Ditambah, pabrik-pabrik di Jakarta Raya pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera dan wilayah lainnya di Indonesia. 
"Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi regulator. Apalagi seiring berakhirnya WFA (work from anywhere) yang memicu penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Ke depannya, regulator harus memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini," ucapnya.

Bambang Haryo kembali menyampaikan terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

Baca juga : Macet Horor Tanjung Priok, Pramono: Pengelola Pelabuhan tidak Profesional

"Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan pada jumlah, tapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Pengaturan lintas ini harus masif diinformasikan kepada publik," tutur dia.

Untuk penyebaran informasi, dia mendorong Kementerian Perhubungan dan Polri bersinergi bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan lembaga publikasi pelat merah seperti Antara, RRI, dan TVRI.

"Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak bakal terjadi penumpukan di satu lintas," kata Bambang Haryo.

Baca juga : Macet Tanjung Priok, Pramono Anung Minta Maaf

Jika ini dilakukan, dia menyatakan tak perlu lagi dilakukan pembatasan yang berpotensi menimbulkan lonjakan pergerakan pada akhir waktu libur yang berujung pada kemacetan.

Kejadian kemacetan sektor transportasi logistik akan makin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index/LPI), yang kini terburuk ketimbang negara-negara ASEAN yaitu posisi ke-63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan tahun 2023. "Kejadian ini harus jadi catatan bagi semua pihak terkait agar tidak kembali terulang," katanya.

Ia pun mengingatkan Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya mengakomodasi kontainer, tapi juga penumpang dan muatan curah. "Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan membangun akses jalan khusus angkutan barang. Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi, kendaraan publik massal,  angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar," pungkasnya. (H-2)