Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Presiden Prabowo Subianto, setelah dilakukan kebijakan efisiensi anggaran.
"Sekarang Pak Prabowo itu kasihan, bebannya berat, utang sekian ribu triliun, tiba-tiba bapak-bapak seolah bargain dengan bicara kalau anggaran enggak cukup akan kurang ini dan itu yang semua barangkali bisa saja keluar dari konteks visi-misi Presiden," ujar Asep Wahyuwijaya saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi RI, BP Batam, BPKS Sabang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, penyelarasan program yang terkena efisiensi bagaimanapun tetap harus merujuk pada capaian target visi Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian anggaran tersebut pun diharapkan tidak menurunkan performa kinerja kementerian, lembaga, dan badan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Kan isu besarnya gampang saja, bagaimana Astacita tetap terpenuhi, (pertumbuhan ekonomi) 8 persen tetap kita endorse, kita dorong, sesuaikan dengan porsi alokasi yang ada," ungkap Asep.
Menurutnya, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan karena sejumlah pertimbangan. Misalnya, faktor beban utang dan beragam hal lain agar terjadi keseimbangan fiskal.
"Saya setuju efisiensi. Kenapa? Saya kira ini soal mindset yang barangkali memang harus kita ubah. Dulu pada saat anggaran terlalu jorjoran pun bahkan sampai berutang saja efeknya juga tidak signifikan, bahkan beban yang kita rasakan sekarang, akhirnya malah membebani semuanya kan," jelasnya.
Untuk itu, program kementerian, lembaga, dan badan yang terkena efisiensi anggaran harus tetap diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia. Ia yakin Prabowo pasti berpikir keras juga dengan kondisi yang dihadapinya.
"Jadi, menurut hemat saya, sekarang tinggal para menteri dan kepala badannya yang harus mampu menentukan skala prioritas apa yang pas dengan porsi anggaran sebesar yang diberikan. Ingat, Pak, sebelum bicara angka itu kan kita bicara huruf dulu, ada visi, misi, dan strategi baru bicara angka. Jangan kemudian angka yang dipaksakan ke huruf," pungkasnya. (*/Z-2)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved