Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Presiden Prabowo Subianto, setelah dilakukan kebijakan efisiensi anggaran.
"Sekarang Pak Prabowo itu kasihan, bebannya berat, utang sekian ribu triliun, tiba-tiba bapak-bapak seolah bargain dengan bicara kalau anggaran enggak cukup akan kurang ini dan itu yang semua barangkali bisa saja keluar dari konteks visi-misi Presiden," ujar Asep Wahyuwijaya saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi RI, BP Batam, BPKS Sabang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, penyelarasan program yang terkena efisiensi bagaimanapun tetap harus merujuk pada capaian target visi Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian anggaran tersebut pun diharapkan tidak menurunkan performa kinerja kementerian, lembaga, dan badan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Kan isu besarnya gampang saja, bagaimana Astacita tetap terpenuhi, (pertumbuhan ekonomi) 8 persen tetap kita endorse, kita dorong, sesuaikan dengan porsi alokasi yang ada," ungkap Asep.
Menurutnya, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan karena sejumlah pertimbangan. Misalnya, faktor beban utang dan beragam hal lain agar terjadi keseimbangan fiskal.
"Saya setuju efisiensi. Kenapa? Saya kira ini soal mindset yang barangkali memang harus kita ubah. Dulu pada saat anggaran terlalu jorjoran pun bahkan sampai berutang saja efeknya juga tidak signifikan, bahkan beban yang kita rasakan sekarang, akhirnya malah membebani semuanya kan," jelasnya.
Untuk itu, program kementerian, lembaga, dan badan yang terkena efisiensi anggaran harus tetap diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia. Ia yakin Prabowo pasti berpikir keras juga dengan kondisi yang dihadapinya.
"Jadi, menurut hemat saya, sekarang tinggal para menteri dan kepala badannya yang harus mampu menentukan skala prioritas apa yang pas dengan porsi anggaran sebesar yang diberikan. Ingat, Pak, sebelum bicara angka itu kan kita bicara huruf dulu, ada visi, misi, dan strategi baru bicara angka. Jangan kemudian angka yang dipaksakan ke huruf," pungkasnya. (*/Z-2)
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah nama calon duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS).
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
Bahtra Banong meminta aparat mengusut temuan lima pulau di Indonesia yang ditawarkan secara komersial melalui situs perdagangan online Private Islands Online.
"Indonesia harus menunjukkan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi dampak lanjutan dari dinamika kawasan Timur Tengah.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren menurun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved