Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Presiden Prabowo Subianto, setelah dilakukan kebijakan efisiensi anggaran.
"Sekarang Pak Prabowo itu kasihan, bebannya berat, utang sekian ribu triliun, tiba-tiba bapak-bapak seolah bargain dengan bicara kalau anggaran enggak cukup akan kurang ini dan itu yang semua barangkali bisa saja keluar dari konteks visi-misi Presiden," ujar Asep Wahyuwijaya saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi RI, BP Batam, BPKS Sabang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, penyelarasan program yang terkena efisiensi bagaimanapun tetap harus merujuk pada capaian target visi Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian anggaran tersebut pun diharapkan tidak menurunkan performa kinerja kementerian, lembaga, dan badan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Kan isu besarnya gampang saja, bagaimana Astacita tetap terpenuhi, (pertumbuhan ekonomi) 8 persen tetap kita endorse, kita dorong, sesuaikan dengan porsi alokasi yang ada," ungkap Asep.
Menurutnya, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan karena sejumlah pertimbangan. Misalnya, faktor beban utang dan beragam hal lain agar terjadi keseimbangan fiskal.
"Saya setuju efisiensi. Kenapa? Saya kira ini soal mindset yang barangkali memang harus kita ubah. Dulu pada saat anggaran terlalu jorjoran pun bahkan sampai berutang saja efeknya juga tidak signifikan, bahkan beban yang kita rasakan sekarang, akhirnya malah membebani semuanya kan," jelasnya.
Untuk itu, program kementerian, lembaga, dan badan yang terkena efisiensi anggaran harus tetap diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia. Ia yakin Prabowo pasti berpikir keras juga dengan kondisi yang dihadapinya.
"Jadi, menurut hemat saya, sekarang tinggal para menteri dan kepala badannya yang harus mampu menentukan skala prioritas apa yang pas dengan porsi anggaran sebesar yang diberikan. Ingat, Pak, sebelum bicara angka itu kan kita bicara huruf dulu, ada visi, misi, dan strategi baru bicara angka. Jangan kemudian angka yang dipaksakan ke huruf," pungkasnya. (*/Z-2)
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RIĀ bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved