Headline

Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.

Hasbiallah Ilyas Desak Transparansi Kasus ABK Sea Dragon Terancam Hukuman Mati

Rahmatul Fajri
26/2/2026 19:14
Hasbiallah Ilyas Desak Transparansi Kasus ABK Sea Dragon Terancam Hukuman Mati
ilustrasi.(MI)

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas meminta aparat penegak hukum tidak bermain dalam penanganan kasus Fandi Ramadan (22), Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara penyelundupan 2 ton sabu. Hasbiallah mendesak agar kasus tersebut berjalan transparan dan terbebas dari praktik permainan hukum.

“Kami meminta agar jangan sampai ada permainan aparat penegak hukum dalam kasus ini. Fraksi PKB meminta agar aparat yang menangani perkara ini dipanggil ke Komisi III DPR RI untuk dimintai penjelasan secara terbuka. Kami perlu mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Hasbiallah saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus Fandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Hasbiallah menekankan bahwa pemanggilan aparat tersebut adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR guna memastikan prinsip due process of law terpenuhi. Mengingat Fandi menghadapi konsekuensi hukum paling berat yakni hukuman mati, ia menilai negara wajib menjamin proses penyidikan objektif dan bebas dari kriminalisasi.

“Kita ingin memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dan tidak ada rekayasa. Jika memang bersalah, tentu harus diproses hukum. Tetapi jika ada hal-hal yang janggal, negara wajib hadir untuk meluruskan,” kata legislator PKB tersebut.

Meskipun mendukung penuh pemberantasan narkotika tanpa kompromi, Hasbiallah mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan koridor hukum yang berlaku, terutama semangat KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif.

Menurutnya, transparansi dalam kasus Fandi sangat krusial karena menyangkut dimensi kemanusiaan yang sangat serius. Ia berharap proses hukum ini tidak berakhir mencederai rasa keadilan publik akibat prosedur yang dipaksakan.

“Transparansi sangat penting karena kasus ini menyangkut nyawa manusia. Jangan sampai penegakan hukum justru mencederai rasa keadilan itu sendiri,” pungkasnya. (Faj/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya