Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas meminta aparat penegak hukum tidak bermain dalam penanganan kasus Fandi Ramadan (22), Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara penyelundupan 2 ton sabu. Hasbiallah mendesak agar kasus tersebut berjalan transparan dan terbebas dari praktik permainan hukum.
“Kami meminta agar jangan sampai ada permainan aparat penegak hukum dalam kasus ini. Fraksi PKB meminta agar aparat yang menangani perkara ini dipanggil ke Komisi III DPR RI untuk dimintai penjelasan secara terbuka. Kami perlu mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Hasbiallah saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus Fandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).
Hasbiallah menekankan bahwa pemanggilan aparat tersebut adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR guna memastikan prinsip due process of law terpenuhi. Mengingat Fandi menghadapi konsekuensi hukum paling berat yakni hukuman mati, ia menilai negara wajib menjamin proses penyidikan objektif dan bebas dari kriminalisasi.
“Kita ingin memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dan tidak ada rekayasa. Jika memang bersalah, tentu harus diproses hukum. Tetapi jika ada hal-hal yang janggal, negara wajib hadir untuk meluruskan,” kata legislator PKB tersebut.
Meskipun mendukung penuh pemberantasan narkotika tanpa kompromi, Hasbiallah mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan koridor hukum yang berlaku, terutama semangat KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif.
Menurutnya, transparansi dalam kasus Fandi sangat krusial karena menyangkut dimensi kemanusiaan yang sangat serius. Ia berharap proses hukum ini tidak berakhir mencederai rasa keadilan publik akibat prosedur yang dipaksakan.
“Transparansi sangat penting karena kasus ini menyangkut nyawa manusia. Jangan sampai penegakan hukum justru mencederai rasa keadilan itu sendiri,” pungkasnya. (Faj/P-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyoroti adanya kontradiksi antara fakta persidangan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus Fandi Ramadan (22) atau ABK Fandi.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mewanti-wanti jajaran Polri agar tidak menjadikan instruksi tes urine serentak sebagai formalitas belaka
Wakil Ketua Komisi III DPR Moh. Rano Alfath mengapresiasi keputusan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memecat Bripda MS lewat PTDH usai kasus penganiayaan siswa MTs di Tual, Maluku.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ingatkan PN Batam bahwa pidana mati adalah hukuman alternatif dalam KUHP baru, terkait tuntutan mati ABK sabu 2 ton.
FRAKSI PKB DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyiapkan designated protest spaces atau Ruang Ekspresi Aman di ibu kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved