Berita Terbaru Komisi III DPR RI Hari Ini

Hasbiallah Ilyas Desak Transparansi Kasus ABK Sea Dragon Terancam Hukuman Mati

Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.

DPR Soroti Kejanggalan dalam Pendampingan Hukum ABK Fandi

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyoroti adanya kontradiksi antara fakta persidangan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus Fandi Ramadan (22) atau ABK Fandi.

Usman Hamid: Kekerasan di Tual Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Polri

Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.

DPR Minta Tes Urine untuk Personel Polri Jangan Cuma Formalitas

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mewanti-wanti jajaran Polri agar tidak menjadikan instruksi tes urine serentak sebagai formalitas belaka

Komisi III DPR Apresiasi PTDH Bripda MS, Desak Proses Pidananya Dituntaskan

Wakil Ketua Komisi III DPR Moh. Rano Alfath mengapresiasi keputusan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memecat Bripda MS lewat PTDH usai kasus penganiayaan siswa MTs di Tual, Maluku.

Tanggapi Tuntutan Mati ABK Sea Dragon, Komisi III DPR Ingatkan Hakim Aturan Baru KUHP

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ingatkan PN Batam bahwa pidana mati adalah hukuman alternatif dalam KUHP baru, terkait tuntutan mati ABK sabu 2 ton.

Ahmad Sahroni Kembali Jabat Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR

POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. 

Jokowi Lempar Persoalan UU KPK ke DPR, Ini Kata Komisi III DPR

ANGGOTA Komisi III DPR RI  Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.

Habiburokhman: Waspadai Mantan Pejabat Jadi Penumpang Gelap Reformasi Polri

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Tembus Rp1.700 Triliun

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.

Komisi III DPR Bakal Panggil Polri, Kejaksaan, dan KPK terkait Mandeknya Laporan PPATK

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.

DPR Pertanyakan Klaim PPATK soal Tekan Transaksi Judol hingga Ratusan Triliun

Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.

Legislator NasDem Minta KPK Fokus Sasar Korupsi Kakap, bukan OTT 'Ecek-ecek'

Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.

Profil Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto: Viral Dicecar DPR Soal Kasus Hogi Minaya

Siapa Kapolresta Sleman Edy? Ini profil Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo yang baru menjabat Januari 2026 dan viral usai dipanggil Komisi III DPR.

DPR Tunggu Usulan Nama Pimpinan Komisi III dari Golkar dan NasDem

Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Komisi III DPR Tetapkan 8 Rekomendasi Strategis Reformasi Polri

Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.

RUU Hukum Acara Perdata Disepakati jadi Inisiatif DPR

PEMERINTAH dan Komisi III DPR RI sepakat menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi inisiatif DPR.

Bareskrim Bongkar 21 Situs Judi Online, Komisi III DPR Minta Bandar Dimiskinkan

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar sindikat perjudian daring yang mengoperasikan 21 situs.

Pembahasan RUU Perampasan Aset tunggu Arahan Pimpinan DPR

KETUA Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU Perampasan Aset akan dibahas oleh Komisi III DPR. Diketahui, RUU Perampasan resmi masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025-2026.

Kasus Nenek Elina, DPR : Negara tak Boleh Kalah dari Premanisme Berkedok Ormas

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia