Berita Terbaru Komisi III DPR RI Hari Ini

Wamenhum dan DPR Kompak Bantah RUU KUHAP akan Lemahkan KPK

Ada beberapa tindakan dalam RUU KUHAP yang dikecualikan untuk KPK.

Komisi III DPR Minta Kejaksaan Segera Eksekusi Silfester Matutina

Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Komisi III DPR Apresiasi Polda Metro Bongkar Sindikat Narkoba 516 Kg Jaringan Internasional

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengapresiasi pengungkapan sindikat peredaran narkoba jaringan internasional dengan menyita 516 kg sabu oleh Polda Metro Jaya.

DPR Minta Polisi Lanjutkan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru

ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah meminta polisi serius mempertimbangkan masukan dari pihak keluarga melanjutkan penyelidikan kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan

DPR Minta PPATK Jangan Bikin Gaduh Soal Rekening Nganggur

ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mempertanyakan kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening nganggur.

Serap Aspirasi Masyarakat dalam Pembahasan RUU KUHAP, Komisi III akan Kembali Undang YLBHI

Langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat.

Ketua Komisi III DPR Sebut Ada Potensi RUU KUHAP Batal Disahkan

Komisi III mengatakan meski proses telah berjalan substansial dan terbuka, masih ada peluang RUU KUHAP batal disahkan. 

Soroti Kasus Beras Oplosan, Sahroni: Orang Zalim Harus Dihukum Setimpal

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.

Ketua Komisi III DPR Undang Demonstran Hadir Saat Pembahasan RUU KUHAP

Pihaknya juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin hadir langsung mengikuti jalannya pembahasan, selama tempat memungkinkan.

RUU KUHAP Atur Penyidik tidak Respons Laporan Masyarakat Bisa Dilaporkan ke Atasan

Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.

Komisi III DPR Persilahkan Publik Menginap Pantau Revisi KUHAP

Dia menekankan bahwa seluruh unsur tranparansi pembahasan revisi KUHAP sudah dipenuhi. Bahkan, pembahasan disiarkan langsung di YouTube.

Komisi III DPR: KUHAP Baru tak Atur Penyadapan, Harus di UU Khusus

Penyusunan aturan khusus soal penyadapan bakal melalui proses panjang. Bahkan, harus uji publik tersendiri.

Revisi KUHAP: Negara Tanggung Kompensasi Korban jika Pelaku tidak Mampu Bayar

Pengaturan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Komisi III DPR Jamin Bahas RUU KUHAP tidak Dilakukan di Hotel

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan revisi Undang-Undang KUHAP atau RUU KUHAP tidak dilakukan di hotel.

Komisi III DPR mulai pembahasan RUU KUHAP

Menurut dia, pihaknya pun meminta kepada pemerintah untuk menyerahkan DIM dalam bentuk berkas fisik.

Pembahasan RUU KUHAP akan Digelar Terbuka, Komisi III DPR Tancap Gas Serap Aspirasi

Habiburokhman menjelaskan Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja untuk membahas revisi KUHAP pada 7 Juli 2025 pasca pemerintah memberikan dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Komisi III DPR: Jabatan Wakapolri Berpotensi Diisi Sosok Jenderal Senior

JABATAN Wakapolri yang sebelumnya diisi oleh Komjen Ahmad Dofiri sebentar lagi akan mengalami kekosongan karena dirinya yang memasuki purna tugas atau pensiun.

Kasus Intoleransi di Sukabumi, Komisi III: Beribadah Hak Setiap Warga

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.

Viral Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Karawang Dinikahkan dengan Pelaku, Komisi III DPR: Tak Ada Kata Damai!

SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.

Komisi III DPR: Ekstradisi Tannos Harus Dipercepat Untuk Menutup Celah Pelarian

Penolakan otoritas Singapura terhadap pengajuan penangguhan Paulus Tannos, harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat proses ekstradisi.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia