Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
NOMENKLATUR kementerian dan lembaga mengalami perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mengoptimalkan perubahan, perlu dibarengi hal positif.
"Pemecahan nomenklatur itu harus ada peningkatan pada pelayanan publiknya," kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dalam keterangan yang dilansir Kamis (26/12).
Hal tersebut diungkap Trubus, dalam merespons sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Menurut Trubus, pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur. Termasuk, dalam melakukan kajian terkait perubahan nomenklatur, sehingga, pelayanan publik menjadi semakin meningkat. "Idealnya pemecahan ini melalui kajian," kata dia.
Menurut dia, harus ada kejelasan terkait pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengerti secara jelas di mana mereka dapat dilayani. "Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara," kata Trubus.
Menurut Trubus, hal itu sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal. Sehingga, pengabdian terhadap masyarakat tak terganggu perubahan nomenklatur. "Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas," kata dia.
Trubus pun mengingatkan agar perubahan nomenklatur bisa berjalan dengan efektif. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban, karena merasa dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian. "Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa," pungkasnya. (P-5)
Salah satu penyebab kemacetan sebagai akibat kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025.
Kemenag telah melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka menyukseskan program Piloting Pendampingan Pesantren Ramah Anak.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian BUMN dan Kemendag memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada PHK pegawai.
ANGGOTA DPR dari NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Prabowo setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Menteri UMKM menekankan bahwa peran AO sangatlah vital dalam mendampingi nasabah dan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.
Pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved