Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
NOMENKLATUR kementerian dan lembaga mengalami perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mengoptimalkan perubahan, perlu dibarengi hal positif.
"Pemecahan nomenklatur itu harus ada peningkatan pada pelayanan publiknya," kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dalam keterangan yang dilansir Kamis (26/12).
Hal tersebut diungkap Trubus, dalam merespons sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Menurut Trubus, pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur. Termasuk, dalam melakukan kajian terkait perubahan nomenklatur, sehingga, pelayanan publik menjadi semakin meningkat. "Idealnya pemecahan ini melalui kajian," kata dia.
Menurut dia, harus ada kejelasan terkait pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengerti secara jelas di mana mereka dapat dilayani. "Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara," kata Trubus.
Menurut Trubus, hal itu sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal. Sehingga, pengabdian terhadap masyarakat tak terganggu perubahan nomenklatur. "Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas," kata dia.
Trubus pun mengingatkan agar perubahan nomenklatur bisa berjalan dengan efektif. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban, karena merasa dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian. "Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa," pungkasnya. (P-5)
Salah satu penyebab kemacetan sebagai akibat kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025.
Kemenag telah melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka menyukseskan program Piloting Pendampingan Pesantren Ramah Anak.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian BUMN dan Kemendag memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada PHK pegawai.
ANGGOTA DPR dari NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Prabowo setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Menteri UMKM menekankan bahwa peran AO sangatlah vital dalam mendampingi nasabah dan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.
Pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur.
PENCALONAN Prabowo Subianto sebagai presiden priode kedua pada Pemilihan umum (Pemilu) atau Pilpres 2029 sudah dipastikan.
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) membahas mengenai rencana mendirikan perkampungan haji
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyerukan perdamaian di Gaza, Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyepakati sejumlah kerja sama strategis
pengurangan masa tahanan atau vonis terpidana korupsi KTP-E, Setya Novanto disebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved