Perubahan Nomenklatur Mesti Meningkatkan Pelayanan Publik

NOMENKLATUR kementerian dan lembaga mengalami perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Untuk mengoptimalkan perubahan, perlu dibarengi hal positif.

"Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya," kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dalam keterangan yang dilansir Rabu (26/12).

Hal tersebut diungkap Trubus, dalam merespons sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Baca juga : Optimalisasi Perubahan Nomenklatur, Pengamat: Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

Menurut Trubus, pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur. Termasuk, dalam melakukan kajian terkait perubahan nomenklatur, sehingga, pelayanan publik menjadi semakin meningkat.

"Idealnya pemecahan ini melalui kajian," kata dia.

Trubus juga menelaah penyesuaian yang terjadi akibat perubahan nomenklatur. Menurut dia, harus ada kejelasan terkait pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengerti secara jelas di mana mereka dapat dilayani.

Baca juga : Wakil Ketua DPR Sebut Nomenklatur kementerian Prabowo diketahui 14 Oktober

"Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara," kata Trubus.

Menurut Trubus, hal itu sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal. Sehingga, pengabdian terhadap masyarakat tak terganggu perubahan nomenklatur.

"Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas," kata dia.

Baca juga : Pengamat: Bila Ingin Menambah Kementerian, Presiden Terpilih Harus Mulai Sampaikan Konstruksinya

Trubus pun mengingatkan agar perubahan nomenklatur bisa berjalan dengan efektif. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban, karena merasa dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian.

"Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa," pungkasnya.

(Bob/I-2)