Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan nomenklatur kementerian untuk kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal diketahui antara 10 Oktober atau paling lambat pada 14 Oktober 2024. Untuk itu, menurutnya DPR RI akan terlebih dahulu menunggu kepastian jumlah dan nomenklatur kementerian tersebut untuk menentukan Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau jumlah komisi di DPR yang akan bekerja lima tahun ke depan.
"Kita belum tahu pasti, yang pasti dengar-dengar tanggal 10 (Oktober), paling lambat tanggal 14 sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR,"kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10).
Sebagaimana yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, menurutnya AKD bakal diputuskan nanti agar tidak ada istilah "bongkar pasang". Menurutnya hal yang berkaitan dengan penambahan dan nomenklatur kementerian pun akan dibahas dengan DPR.
"Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini," kata dia.
Dia pun memprediksi nantinya orang yang akan menjadi menteri belum akan disebutkan ketika nomenklatur kementerian diumumkan. Kemungkinan, nama-nama menteri akan diumumkan setelah pelantikan Presiden.
"Nomenklaturnya pasti sudah dikoordinasikan, tapi sampai sekarang belum kita terima,"kata dia.
Anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa bakal ada 13 komisi di DPR RI pada periode 2024-2029. Hal itu pun, kata dia, sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.
"Insyaallah, kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10). (Ant/H-3)
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
Presiden menekankan bahwa momen kemenangan ini harus menjadi momentum bagi seluruh rakyat untuk mempererat tali persaudaraan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan PLTD.
Oleh karena itu, Prabowo meyakini konsep pohon industri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah perlu segera diberlakukan terhadap seluruh komoditas strategis.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Prabowo juga menyatakan negara tidak akan menolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved