Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan nomenklatur kementerian untuk kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal diketahui antara 10 Oktober atau paling lambat pada 14 Oktober 2024. Untuk itu, menurutnya DPR RI akan terlebih dahulu menunggu kepastian jumlah dan nomenklatur kementerian tersebut untuk menentukan Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau jumlah komisi di DPR yang akan bekerja lima tahun ke depan.
"Kita belum tahu pasti, yang pasti dengar-dengar tanggal 10 (Oktober), paling lambat tanggal 14 sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR,"kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10).
Sebagaimana yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, menurutnya AKD bakal diputuskan nanti agar tidak ada istilah "bongkar pasang". Menurutnya hal yang berkaitan dengan penambahan dan nomenklatur kementerian pun akan dibahas dengan DPR.
"Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini," kata dia.
Dia pun memprediksi nantinya orang yang akan menjadi menteri belum akan disebutkan ketika nomenklatur kementerian diumumkan. Kemungkinan, nama-nama menteri akan diumumkan setelah pelantikan Presiden.
"Nomenklaturnya pasti sudah dikoordinasikan, tapi sampai sekarang belum kita terima,"kata dia.
Anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa bakal ada 13 komisi di DPR RI pada periode 2024-2029. Hal itu pun, kata dia, sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.
"Insyaallah, kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10). (Ant/H-3)
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta terus konsisten mendorong solusi damai yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi rakyat Palestina.
Usai pertemuan Hambalang, saham grup Prajogo Pangestu melonjak hingga ARA. Pasar menilai sinyal kesinambungan kebijakan dan proyek strategis.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved