Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan nomenklatur kementerian untuk kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal diketahui antara 10 Oktober atau paling lambat pada 14 Oktober 2024. Untuk itu, menurutnya DPR RI akan terlebih dahulu menunggu kepastian jumlah dan nomenklatur kementerian tersebut untuk menentukan Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau jumlah komisi di DPR yang akan bekerja lima tahun ke depan.
"Kita belum tahu pasti, yang pasti dengar-dengar tanggal 10 (Oktober), paling lambat tanggal 14 sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR,"kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10).
Sebagaimana yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, menurutnya AKD bakal diputuskan nanti agar tidak ada istilah "bongkar pasang". Menurutnya hal yang berkaitan dengan penambahan dan nomenklatur kementerian pun akan dibahas dengan DPR.
"Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini," kata dia.
Dia pun memprediksi nantinya orang yang akan menjadi menteri belum akan disebutkan ketika nomenklatur kementerian diumumkan. Kemungkinan, nama-nama menteri akan diumumkan setelah pelantikan Presiden.
"Nomenklaturnya pasti sudah dikoordinasikan, tapi sampai sekarang belum kita terima,"kata dia.
Anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa bakal ada 13 komisi di DPR RI pada periode 2024-2029. Hal itu pun, kata dia, sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.
"Insyaallah, kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10). (Ant/H-3)
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
Kepolisian merupakan unsur utama dalam pembentukan negara modern.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuanĀ memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan.
Menurut Abraham, pertemuan tersebut berjalan santai dan penuh dialog. Presiden Prabowo, kata dia, kerap menyelingi diskusi serius dengan candaan.
Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved