Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat peningkatan kesadaran pejabat dalam melaporkan gratifikasi sepanjang 2025. Sepanjang tahun ini, KPK menerima lebih dari lima ribu laporan gratifikasi.
“KPK menerima 5.020 laporan (gratifikasi sepanjang 2025),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (31/12).
Budi menjelaskan, dari total laporan tersebut terdapat 5.799 objek gratifikasi yang dilaporkan. Sebanyak 3.621 di antaranya berupa barang dengan nilai mencapai Rp3,23 miliar.
Sementara itu, terdapat 2.176 gratifikasi dalam bentuk uang yang dilaporkan ke KPK, dengan total nilai sebesar Rp13,17 miliar. "Sehingga, dari total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini senilai Rp16,40 miliar,” ucap Budi.
Menurut Budi, gratifikasi yang dilaporkan beragam, mulai dari pemberian oleh vendor penyedia barang dan jasa, mitra kerja dalam rangka hari raya, hingga pemberian terkait pemeriksaan pihak tertentu yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan honor sebagai narasumber.
“Di beberapa instansi telah melarang penerimaan honor narasumber yang berasal dari pengguna layanan atau terkait tusi instansi, seperti menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi,” tutur Budi. (P-4)
Konferensi pers penetapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan hukum dari pihaknya, sementara keputusan akhir tetap berada pada kewenangan KPK
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
Budi mengatakan, ada lebih dari 900 barang yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara itu. Total barang ditaksir lebih dari lima ratus jura rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved