Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta diingatkan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelenggarakan balap mobil internasional Formula E 2025.
"Jangan sampai Formula E menggunakan APBD. Ini pernah terjadi dalam penyelenggaraan 2022 lalu ketika menggunakan uang APBD untuk membayar commitment fee sebesar Rp560 miliar," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayanadi, Jakarta, Jumat (25/4).
Justin mengatakan, pada 2022 lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah merekomendasi bahwa penganggaran untuk kegiatan balap mobil listrik Formula E tidak boleh lagi menggunakan APBD. "Melainkan Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan skema business to business," ujarnya.
Justin mendorong agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Pemprov perlu memastikan penyelenggaraan acara Formula E ini bermanfaat bagi warga Jakarta.
Pemprov DKI, sambung dia, harus memastikan acaranya berdampak terhadap warga Jakarta. Jika diselenggarakan, maka sudah pasti biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. "Sehingga acaranya perlu memberikan manfaat ekonomi juga bagi warga Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo meminta kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melakukan negosiasi kontrak penyelenggaraan Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 agar biayanya lebih murah.
"Jadi, kalau mau kontraknya (yang berakhir tahun ini) diperpanjang, dimurahin dong. Kita tawar dong. Jangan mahal-mahal. Karena dia butuh kita, kita butuh dia," kata Pramono, Kamis (24/4).
Dia menekankan bahwa seluruh kegiatan yang digelar di Jakarta harus memberikan manfaat nyata bagi kota dan warganya. (Ant/P-2)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Ivie Rupaeda, menyampaikan keprihatinannya atas aksi pembakaran dan penjarahan gedung dewan yang dilakukan masa pengunjung rasa, Sabtu (30
HINGGA memasuki malam secara berangsur mulai kondusif, namun Gedung DPRD Kota Pekalongan sudah nyaris habis dan menyisakan rangka baja setelah terbakar sejak siang, dampak aksi demonstrasi.
Massa lalu berlarian keluar kompleks kantor wali kota setelah api kian membesar, diikuti munculnya asap putih di sekitar Lapangan Mataram.
Total sebanyak 44 orang dibawa ke markas polisi setelah aksi berlangsung ricuh di depan Gedung DPRD Sumut.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved