DPRD DKI: Tidak Boleh Gelar Formula E Pakai APBD

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta diingatkan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelenggarakan balap mobil internasional Formula E 2025.

"Jangan sampai Formula E menggunakan APBD. Ini pernah terjadi dalam penyelenggaraan 2022 lalu ketika menggunakan uang APBD untuk membayar commitment fee sebesar Rp560 miliar," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayanadi, Jakarta, Jumat (25/4).

Justin mengatakan, pada 2022 lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah merekomendasi bahwa penganggaran untuk kegiatan balap mobil listrik Formula E tidak boleh lagi menggunakan APBD. "Melainkan Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan skema business to business," ujarnya.

Baca juga : Formula E Dituduh Proyek Tak Jelas, Begini Tanggapan Jakpro

Justin mendorong agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Pemprov perlu memastikan penyelenggaraan acara Formula E ini bermanfaat bagi warga Jakarta.

Pemprov DKI, sambung dia, harus memastikan acaranya berdampak terhadap warga Jakarta. Jika diselenggarakan, maka sudah pasti biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. "Sehingga acaranya perlu memberikan manfaat ekonomi juga bagi warga Jakarta," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo meminta kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melakukan negosiasi kontrak penyelenggaraan Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 agar biayanya lebih murah.

Baca juga : Bamsoet Minta Ketua DPRD DKI Tak Tolak Ancol Jadi Sirkuit Formula E

"Jadi, kalau mau kontraknya (yang berakhir tahun ini) diperpanjang, dimurahin dong. Kita tawar dong. Jangan mahal-mahal. Karena dia butuh kita, kita butuh dia," kata Pramono, Kamis (24/4).

Dia menekankan bahwa seluruh kegiatan yang digelar di Jakarta harus memberikan manfaat nyata bagi kota dan warganya. (Ant/P-2)