Pramono Minta Pendatang ke Jakarta Punya Kemampuan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta para pendatang yang akan mengadu nasib ke Jakarta memilki kemampuan dalam bidang pekerjaan. Pasalnya tahun ini pun Jakarta tak menerapkan yustisi. 

Pada pendatang ini juga akan ddimnata melengkapi administrasi diri. Misalnya, KTP serta kartu keluarga (KK).

"Saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi yustisi, tetapi kami meminta bagi siapapun yang ingin bekerja di Jakarta, tentunya melengkapi diri dari semua syarat-syarat administrasi, dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya," tuturnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).

Baca juga : Pemprov DKI Mau Sulap Kolong Tol Jadi Skate Park dan Ring Tinju

Politikus PDIP itu mengaku bakal ada lonjakan pendatang baru di Jakarta setelah periode Hari Raya Idul Fitri 2026. 

"Memang sekarang ini kami juga menduga bahwa pasti ada lonjakan orang untuk mencari kerja di Jakarta," sebut Pramono.

Di satu sisi, ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan. 

Baca juga : RDF Rorotan Segera Beroperasi Penuh, Jakarta Targetkan 3 PLTSa Baru

Pemprov DKI disebut telah berkoordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta serta pihak pengelola tempat wisata.

Pramono berujar, masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Jakarta kini tidak cuma mengunjungi tempat wisata eksisting seperti kawasan Monas, Kebun Binatang Ragunan, serta Ancol, melainkan juga taman-taman yang baru didirikan.

"Sekarang ini yang lagi heboh adalah orang datang ke taman-taman yang baru. Termasuk Taman Bendera Pusaka rupanya sangat diminati oleh warga," ucap dia.

"Karena gratis dan sarananya lengkap," lanjut Pramono.

Sebagai informasi, Pemprov DKI memprediksi jumlah pendatang pasca-Lebaran tahun 2026 berada pada kisaran 10.000 hingga 12.000 orang, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi tren pemerataan ekonomi di berbagai daerah. (Far)