Berita Terbaru APBD Hari Ini

67 Kelurahan di Bengkulu, Terima Dana Rp200 Juta Tangani Sampah pada 2026

Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.

Subsidi TransJakarta Dipangkas Rp1,1 Triliun, Layanan Terancam Jika APBD Perubahan tak Disetujui

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menkeu Purbaya Buka Opsi Tambah Batas Defisit APBD 2026 Syarat Kinerja Membaik

Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.

APBD DKI Jakarta 2026 Rp81,32 Triliun, Penanganan Banjir Dapat Berapa?

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.

Revitalisasi Ruang Publik tak Seluruhnya Lewat APBD

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Sahkan APBD 2026, Ketua DPRD Klungkung Tekankan Efisiensi dan Pengawasan Pinjaman Daerah

Ketua DPRD Klungkung mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.

Pramono: APBD Jakarta Naik Jadi Rp68,53 T, Terjadi Surplus Rp14,43 Triliun

Pemprov Jakarta juga melaporkan ekonomi yang terus stabil dengan pertumbuhan mencapai 4,96% pada triwulan III 2025,

Diperlukan Reformasi Menyeluruh untuk Cegah Korupsi Kepala Daerah

Mardani juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan.

APBD Defisit, Simpanan Daerah Melejit

PENUMPUKAN dana menjelang akhir tahun dan rendahnya serapan belanja APBD merupakan penyakit kronis banyak pemda di Indonesia yang mau diamputasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Akali Keterbatasan Fiskal, Pemprov Sumnbar akan Terbitkan Sukuk Daerah

Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40% yang bisa dibiayai lewat APBN dan APBD.

Jatah Preman Gubernur Riau Abdul Wahid, dari APBD ke Kantong Pribadi

Jatah itu merupakan imbal balik lantaran anggaran untuk proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR-PKPP telah dinaikkan hingga 147% dari yang semula hanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Kerap Ditentang Pemerintah Daerah, Purbaya: Saya Berpegang Data Resmi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan pada data yang akurat dan terverifikasi, terutama terkait dana transfer ke daerah.

Belanja Daerah Lambat, Pertumbuhan Tersendat

KINERJA serapan anggaran daerah menjadi sorotan pemerintah pusat, juga publik. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang mengendapkan dana belanja di bank.

Ekonom Jabarkan Solusi agar APBD tidak Mengendap

Penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun dan tingginya dana mengendap di kas daerah menjadi sorotan. Dana pemda yang mengendap di bank mencapai lebih dari Rp200 triliun.

Menkeu Purbaya: Tak Ada Rencana Bahas Regulasi Percepatan Belanja Daerah

Siklus realisasi anggaran di akhir tahun ditengarai menjadi salah satu penyebab tingginya dana pemerintah daerah (pemda) yang masih mengedap di perbankan.

Penyakit Menahun Dana Pemda Mengendap di Bank

Menurutnya, RKUD yang umumnya ditempatkan di bank pembangunan daerah berfungsi sebagai rekening penerima sekaligus penyalur anggaran daerah.

DPR: Pemda Harus Klarifikasi Dana Rp234 Triliun Mengendap di Bank!

DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.

Pemprov DKI Tegaskan Dana Rp14,6 Triliun di Bank Bukan Mengendap, Tapi Menunggu Akselerasi Belanja

Michael Rolandi menyampaikan, Pemprov DKI memahami sepenuhnya perhatian Kementerian Keuangan terhadap saldo kas daerah di perbankan.

BSKDN Kemendagri Dorong Daerah Perkuat Kualitas Pengelolaan APBD

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengajak daerah memperkuat kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Sukabumi Raih Peringkat Tiga Terbaik Realisasi Belanja APBD 2025

KOTA Sukabumi meraih peringkat ketiga terbaik Realisasi Belanda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar 70,08%.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia