APBD DKI Jakarta 2026 Rp81,32 Triliun, Penanganan Banjir Dapat Berapa?

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025. Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026. Kehadiran dua dasar hukum tersebut diharapkan mempercepat pelaksanaan program dan kebijakan Pemprov mulai awal tahun.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Angka tersebut terdiri atas target pendapatan daerah Rp71,45 triliun serta penerimaan pembiayaan daerah Rp9,87 triliun. Di sisi lain, belanja daerah mencapai Rp74,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp7,04 triliun.

Besaran APBD tersebut lebih rendah dibanding Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun. Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp10,54 triliun. Penurunan terutama berasal dari pos Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang turun dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp11,16 triliun pada 2026. Penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, yang menyusut hingga Rp14,79 triliun.

Baca juga : Air Belum Surut, 29 RT dan 3 Jalan Masih Terendam hingga Selasa Sore

“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Gubernur Pramono di Jakarta, Sabtu (27/12).

Infrastruktur Publik Jadi Prioritas

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menyebut anggaran infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan.

"Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%," ujarnya.

Baca juga : Pramono Anung: Banjir Rob Jakarta karena Supermoon

Anggaran kemudian diarahkan pada sejumlah prioritas, antara lain:

• peningkatan infrastruktur kota Rp3,77 triliun
• peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi Rp582 miliar
• penguatan modal manusia Rp17,58 triliun
• penciptaan penghidupan layak dan mandiri Rp2,70 triliun
• transformasi tata kelola pemerintahan Rp2,36 triliun
• mobilitas dan kawasan berorientasi transit Rp7,82 triliun
• pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim Rp6,27 triliun
• Pengendalian banjir Jakarta Rp3,64 triliun
• Pengelolaan sampah Rp1,38 triliun
• Pembangunan jembatan dan flyover Rp289,72 miliar.

Subsidi Transportasi Tetap Jalan

Pada sektor perhubungan, Pemprov tetap mempertahankan subsidi layanan transportasi publik.

Rinciannya meliputi:

• subsidi Transjakarta Rp3,75 triliun
• subsidi Bus Sekolah Rp105,38 miliar
• subsidi MRT Jakarta Rp536,70 miliar
• subsidi LRT Jakarta Rp325,28 miliar
• layanan kapal perairan Rp100,19 miliar

Ketenagakerjaan

Di sektor ketenagakerjaan, anggaran diarahkan pada pelatihan kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) Rp63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp4,33 miliar, serta pelatihan peningkatan produktivitas Rp1,25 miliar.

Pendidikan dan Kesehatan Diutamakan

Untuk pendidikan, anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp19,75 triliun atau 26,59% dari belanja daerah, melebihi ketentuan minimal 20%.

Dana tersebut mencakup

• KJP Plus Rp3,25 triliun,
• KJMU Rp399 miliar,
• Sekolah swasta gratis Rp282,46 miliar,
• Rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan Rp126,12 miliar.

Pada bidang kesehatan, anggaran disiapkan untuk

• BPJS Kesehatan Rp1,40 triliun
• Pembangunan fasilitas kesehatan Rp360,49 miliar
• Pengadaan alat kesehatan Rp165,16 miliar
• Pasukan Putih Rp43,49 miliar.

Bantuan Sosial terus Disalurkan

Untuk perlindungan sosial, Pemprov mengalokasikan:

• Kartu Lansia Jakarta Rp625,89 miliar
• Kartu Anak Jakarta Rp100,10 miliar
• Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta Rp76,45 miliar

Industri dan Perdagangan

Sementara di sektor industri dan perdagangan, alokasi diarahkan pada program penggunaan produk dalam negeri Rp13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp23,55 miliar.

Di bidang komunikasi dan informatika, Pemprov menganggarkan Rp185,29 miliar untuk layanan CCTV terintegrasi dan Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.

“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” tutup Michael. (E-3)