Berita Terbaru Belanja Daerah Hari Ini

Nilai Pengadaan Barang dan Jasa di Cianjur Berkurang

Nilai pengadaan barang dan jasa oleh pihak penyedia sekitar Rp80 miliar. Sementara pada 2023, nilai pengadaan barang dan jasa mencapai kisaran Rp200 miliar-Rp400 miliar

Serapan Belanja Rendah Menahun, tak Sehat untuk Perekonomian

RENDAHNYA serapan belanja negara dan pemerintah daerah jelang tutup buku tahun anggaran menjadi isu menahun. Padahal dua komponen itu dapat memantik geliat perekonomian dalam negeri.

DPRD Kota Bogor Mulai Bedah Nota Keuangan RAPBD 2024

Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan.

Presiden Dorong Kementerian/Lembaga dan Pemda Belanja Mebel Lokal

Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran menteri/kepala lembaga serta kepala daerah untuk belanja pengadaan mebel di lingkungan kerja masing-masing dari dalam negeri. 

Rendahnya Belanja Daerah Penyakit Klasik, Pemerintah Perlu Asesmen Pemda

"masalah-masalah seperti ini harus diberikan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pemda selalu mengeluh soal terlambatnya pedoman-pedoman atau petunjuk-petunjuk teknis,"

Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah masih di Bawah 50%

Kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat.

Belanja APBD di Bawah 40%, Menkeu: Penyalurannya belum Melengkapi Syarat

Pemerintah hingga Juni 2023 telah melakukan transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun, 44,7% dari target transfer tahun 2023.

Heru Budi Sebut Realisasi Pendapatan Daerah DKI 2022 Capai 86,5 Persen

PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, rancangan pendapat daerah tahun anggaran (TA) 2022 terealisasi 86,5%.

BPK dan KPK Diminta Turun Tangan Periksa Dugaan Anggaran Gaib APBD DKI

KPK, BPK, dan Kejagung diminta turun tangan periksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait munculnya dugaan anggaran fiktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

DKI Anggarkan Mobil Jeep Senilai Rp2,3 Miliar untuk Pj Gubernur dan Ketua DPRD

Belum disebutkan tipe Jeep yang akan dibeli. Namun, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pembelian Jeep untuk Pj Gubernur DKI dan Ketua DPRD sebesar Rp2,37 miliar per unit mobil.

Ini Kata Ganjar Soal Dana Daerah yang Mengendap di Bank

Gubernur Jawa Tengah mengkritisi Kementerian Keuangan yang kerap mengacu data Bank Indonesia. Padahal, pemerintah daerah siap memberikan data anggaran yang real.

Realisasi Belanja Negara Capai 87,5%

Dua pekan tutup buku anggaran tahun 2022 realisasi belanja negara baru mencapai Rp2.717,6 triliun, atau 87,5% dari alokasi sebesar Rp3.106,4 triliun.

Penghujung Tahun 2022, Realisasi Belanja APBD Masih 75%

Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sisa dua minggu terakhir penghujung tahun baru mencapai 75%.

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi, Presiden: Genjot Belanja Sejak Awal Tahun

Langkah tersebut wajib dilakukan sebagai upaya menghadapi situasi ekonomi yang diprediksi masih penuh dengan ketidakpastian di tahun depan.

Belanja Sulawesi Tengah Rendah, Mendagri: Padahal Pendapatannya Tinggi

Pendapatan wilayah Sulawesi Tengah cukup tinggi, yakni sudah 81% dari target APBD. Sementara itu, belanja daerah hingga saat ini baru mencapai 44%.

Dana di Perbankan Naik, Menkeu tak Lelah Ajak Pemda Belanja

Per Oktober 2022, dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp278,73 triliun. Angka tersebut naik Rp54,89 triliun atau 24,52% dari posisi bulan sebelumnya.

Presiden Tegur 10 Daerah dengan Belanja Produk Lokal Terendah

Kepala Negara menekankan pentingnya realisasi belanja produk lokal di daerah, karena berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Optimalkan DAK dan DAU untuk Kendalikan Inflasi Daerah

Ada hal yang patut segera dilakukan yakni mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum untuk pengendalian inflasi.

Keinginan Presiden, Belanja Pemerintah 100% untuk UMKM

Pemerintah pun menargetkan 1 juta produk UMKM dapat terdaftar di e-katalog LKPP. Saat ini, baru terdapat 600 produk UMKM yang terdaftar pada sistem tersebut.

Pemerintah Bekukan Produk Impor yang Bisa Diproduksi di Dalam Negeri

Dalam afirmasi kebijakan terhadap produk dalam negeri, terdapat sanksi bagi pemerintah daerah yang belanja produk dalam negerinya kurang dari 40% pada postur APBD.

Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM

Inspirasi Pembelajaran Mendalam Australia

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting