Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KINERJA belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga untuk belanja modal, barang, dan bansos mencapai Rp493 triliun atau 49,3% dari pagu anggaran.
Kemudian belanja nonkementerian sebesar Rp527,4 triliun atau 42,3% dari pagu total anggaran. Belanja ini diperuntukkan bagi subsidi, kompensasi BBM dan listrik, program subsidi pupuk, kartu pekerja, dan pembayaran pensiun. "Total Rp1.020,4 triliun sedikit lebih rendah 1% dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu yang sebesar Rp1.031 triliun," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pada Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (11/8).
Dari Rp1.020,4 triliun, sebesar Rp562,6 triliun merupakan belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat, seperti dalam bentuk kartu sembako sebesar Rp22,2 triliun atau Rp3,7 triliun per bulan bagi 18,7 juta penerima. Kemudian dana juga diperuntukkan bagi program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp14,9 triliun atau Rp7,34 juta per triwulan bagi 9,8 juta penerima.
Baca juga: PMI Manufaktur Indonesia dan India di Atas Rata-Rata
APBN juga membelanjakan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dengan total Rp27 triliun untuk Januari-Juli atau Rp3,9 triliun per bulan bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu. APBN juga membelanjakan bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik senilai total Rp463,7 miliar. Kemudian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, serta benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.
APBN juga membelanjakan untuk program Indonesia Pintar Rp6,2 triliun beasiswa bagi 11,07 juta siswa dari keluarga tidak mampu. Kemudian program KIP kuliah Rp6,1 triliun bagi 718,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp7,1 triliun, terutama sekolah di bawah Kementerian Agama, serta bantuan operasi perguruan tinggi (BOPTB) Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
Baca juga: Konsumsi Rumah Tangga Dorong Kinerja APBN
APBN juga membelanjakan subsidi dan kompensasi listrik Rp48,5 triliun atau Rp6,9 triliun per bulan bagi 39,2 juta pelanggan listrik. Kemudian untuk belanja subsidi LPG 3 kg Rp37,7 triliun atau Rp5,4 triliun per bulan. Subsidi untuk BBM Rp59,7 triliun serta subsidi perumahan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah (MBR) Rp452,9 miliar yaitu 111 ribu rumah.
APBN juga memberikan pembangunan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat terutama yang tidak mampu, mulai dari sanitasi, persampahan, air minum, dan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat keseluruhan seperti sarana bendungan, pelabuhan, irigasi, kereta api, dan bandara. Total nilainya Rp73,1 triliun.
Sedangkan untuk daerah yang terkena bencana, APBN hadir Rp1,5 triliun untuk rehabilitasi rumah yang rusak, seperti pada bencana di Cianjur sebanyak 42400 rumah diberikan bantuan Rp1,22 triliun. APBN juga hadir untuk para pekerja dengan memberikan pelatihan Rp2,5 triliun bagi lebih dari 586.000 pekerja. "Ini manfaat APBN langsung Rp562,6 triliun atau lebih dari 55% total belanja pemerintah pusat, langsung dinikmati masyarakat," kata Sri Mulyani. (Z-2)
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Nilai pengadaan barang dan jasa oleh pihak penyedia sekitar Rp80 miliar. Sementara pada 2023, nilai pengadaan barang dan jasa mencapai kisaran Rp200 miliar-Rp400 miliar
RENDAHNYA serapan belanja negara dan pemerintah daerah jelang tutup buku tahun anggaran menjadi isu menahun. Padahal dua komponen itu dapat memantik geliat perekonomian dalam negeri.
Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan.
Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran menteri/kepala lembaga serta kepala daerah untuk belanja pengadaan mebel di lingkungan kerja masing-masing dari dalam negeri.
"masalah-masalah seperti ini harus diberikan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pemda selalu mengeluh soal terlambatnya pedoman-pedoman atau petunjuk-petunjuk teknis,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved