Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah masih di Bawah 50%

KINERJA belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga untuk belanja modal, barang, dan bansos mencapai Rp493 triliun atau 49,3% dari pagu anggaran.

Kemudian belanja nonkementerian sebesar Rp527,4 triliun atau 42,3% dari pagu total anggaran. Belanja ini diperuntukkan bagi subsidi, kompensasi BBM dan listrik, program subsidi pupuk, kartu pekerja, dan pembayaran pensiun. "Total Rp1.020,4 triliun sedikit lebih rendah 1% dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu yang sebesar Rp1.031 triliun," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pada Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (11/8).

Dari Rp1.020,4 triliun, sebesar Rp562,6 triliun merupakan belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat, seperti dalam bentuk kartu sembako sebesar Rp22,2 triliun atau Rp3,7 triliun per bulan bagi 18,7 juta penerima. Kemudian dana juga diperuntukkan bagi program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp14,9 triliun atau Rp7,34 juta per triwulan bagi 9,8 juta penerima.

Baca juga: PMI Manufaktur Indonesia dan India di Atas Rata-Rata

APBN juga membelanjakan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dengan total Rp27 triliun untuk Januari-Juli atau Rp3,9 triliun per bulan bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu. APBN juga membelanjakan bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik senilai total Rp463,7 miliar. Kemudian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, serta benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.

APBN juga membelanjakan untuk program Indonesia Pintar Rp6,2 triliun beasiswa bagi 11,07 juta siswa dari keluarga tidak mampu. Kemudian program KIP kuliah Rp6,1 triliun bagi 718,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp7,1 triliun, terutama sekolah di bawah Kementerian Agama, serta bantuan operasi perguruan tinggi (BOPTB) Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.

Baca juga: Konsumsi Rumah Tangga Dorong Kinerja APBN

APBN juga membelanjakan subsidi dan kompensasi listrik Rp48,5 triliun atau Rp6,9 triliun per bulan bagi 39,2 juta pelanggan listrik. Kemudian untuk belanja subsidi LPG 3 kg Rp37,7 triliun atau Rp5,4 triliun per bulan. Subsidi untuk BBM Rp59,7 triliun serta subsidi perumahan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah (MBR) Rp452,9 miliar yaitu 111 ribu rumah.

APBN juga memberikan pembangunan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat terutama yang tidak mampu, mulai dari sanitasi, persampahan, air minum, dan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat keseluruhan seperti sarana bendungan, pelabuhan, irigasi, kereta api, dan bandara. Total nilainya Rp73,1 triliun.

Sedangkan untuk daerah yang terkena bencana, APBN hadir Rp1,5 triliun untuk rehabilitasi rumah yang rusak, seperti pada bencana di Cianjur sebanyak 42400 rumah diberikan bantuan Rp1,22 triliun. APBN juga hadir untuk para pekerja dengan memberikan pelatihan Rp2,5 triliun bagi lebih dari 586.000 pekerja. "Ini manfaat APBN langsung Rp562,6 triliun atau lebih dari 55% total belanja pemerintah pusat, langsung dinikmati masyarakat," kata Sri Mulyani. (Z-2)