Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DPRD Kota Bogor mulai menggarap pembahasan nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2024 pada pekan ini.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyampaikan, pembahasan nota keuangan R-APBD 2024 akan dilakukan secara intensif antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor.
“Pembahasan akan dilakukan secara intensif dan komprehensif. Dalam dua pekan ke depan masing-masing Komisi akan membedah tuntas dengan seluruh SKPD," ujar Atang, kepada wartawan, Kamis (26/10).
Baca juga: Pelajaran dari Pengelolaan Situ Berbasis Masyarakat di Bogor Raya
"Dua pekan berikutnya Banggar akan melakukan finalisasi dengan TAPD. Dengan waktu pembahasan yang panjang ini diharapkan agar APBD 2024 jauh lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Atang.
Dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bogor, diketahui R-APBD Tahun 2024 sebesar Rp3 triliun, yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun, belanja daerah sebesar Rp2,9 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp200 miliar.
Dalam pembahasan R-APBD 2024 ini, Atang menekankan Pemkot Bogor harus memprioritaskan penggunaan anggaran di 2024 untuk sektor pendidikan, program sosial dan program kewilayahan. Sebab fokus tersebut menjadi persoalan yang mengemuka di tahun 2023 dan tentu harus diselesaikan di tahun 2024.
Bidang Pendidikan Jadi Salah Satu Prioritas
“Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan," jelasnya.
Baca juga: Audiensi dengan Bawaslu, DPRD Kota Bogor Siap Sukseskan Pesta Demokrasi 2024
"Pendidikan, terkait dengan penambahan sarana belajar khususnya di SD dan SMP. Program sosial untuk masyarakat juga masih dibutuhkan karena tingkat daya beli yang menurun. Selanjutnya, program kewilayahan untuk bisa menghadirkan kenyamanan lingkungan di seluruh wilayah Kota Bogor,” tutup Atang.
Bima Arya Sampaikan R-APBD 2024
Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyampaikan dalam struktur R-APBD 2024 yang disampaikan, angka SILPA Tahun Anggaran 2023 yang dicantumkan masih sebesar Rp135 miliar.
Maka, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan melihat tren realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022, Bima menilai pencantuman SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran 2023 masih harus dikoreksi menjadi Rp62 miliar.
Baca juga: Sidak Pembangunan Trotoar, DPRD Kota Bogor Temukan Kejanggalan
“Terkait dengan hal tersebut, seluruh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pendapatan agar mengevaluasi kembali target Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Bima.
Bima juga menekankan kepada seluruh SKPD Kota Bogor terkait rencana pendapatan agar dioptimalkan dengan melihat target potensi pendapatan daerah, target capaian realisasi potensi pendapatan daerah, dan penyelesaian atas piutang pendapatan daerah.
“Sementara terkait belanja, kami memandang perlu adanya refocussing belanja. Untuk itu, agar seluruh Kepala Perangkat Daerah melihat kembali rencana anggaran belanjanya dan melakukan prioritas belanja,” tutup Bima. (RO/S-4)
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst).
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Salah satu alasan dilakukannya modifikasi adalah agar titik penaikan dan penurunan penumpang di Kota Bogor berada di satu tempat.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Bima mengatakan, Lucky saat ini tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri yang terpisah dari Kantor Kemendagri.
Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas terkait perjalanan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved