Adipura Baru hanya Kota Bersih dan Kota Kotor, Walikota Bogor: Ini Alarm Keras

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH)  mengubah sistem penilaian baru dalam program penghargaan Adipura. Kini hanya ada dua kategori yakni Kota Bersih dan Kota Kotor.

Penerapan sistem.penilaian itu dianggap sebagai sebuah peringatan keras bagi pemerintah daerah. 

Seperti yang disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang menyebutnya  alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor.  Peringatan keras itu menunjuk pemda  agar tidak lagi setengah-setengah dalam menangani persoalan persampahan.

Baca juga : Pengelolaan Sampah, KLH Anugerahi Kota Bogor Predikat Kota Menuju Bersih

Seperti diketahui, Adipura adalah penghargaan bergengsi dari KLH/BPLH  yang diberikan kepada kota/kabupaten di Indonesia atas keberhasilan dalam menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan perkotaan.

Ia menanggapi perubahan sistem ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah pusat dalam mendorong daerah agar lebih serius mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Sekarang tidak ada lagi zona nyaman. Kota yang mampu mengendalikan dan mengelola sampah dengan baik akan disebut Kota Bersih. Sebaliknya, kota yang masih memiliki persoalan pengelolaan sampah akan dikategorikan sebagai Kota Kotor. Ini sangat tegas dan sangat jelas,”kata Dedie dalam siaran persnya, Rabu (25/2).

Baca juga : Adipura Kini Jadi Alat Kontrol, bukan sekadar Penghargaan

Penilaian baru yang hanya dua kategori ini, lanjutnya,  merupakan cerminan wajah kota di mata nasional.

Sistem penilaian Adipura baru ini akan sangat menitikberatkan pada kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dimulai pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga kondisi tempat pembuangan akhir (TPA).

“Kalau pengelolaan sampahnya masih bermasalah, mau seindah apa pun tamannya, tetap tidak bisa disebut Kota Bersih. Ini pendekatan yang lebih jujur dan objektif,” katanya.

Aksi kolaboratif 

Dalam penanganan sampah, lanjutnya, pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.  Hal itu untuk menciptakan sistem persampahan yang berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran warga untuk memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penentu. Kota Bersih bukan hanya kerja wali kota, tapi kerja bersama".

"Adipura merupakan ukuran nyata apakah sebuah kota benar-benar peduli pada lingkungannya atau tidak,” tutupnya. (H-3)