MBG Jadi Pengungkit Ekonomi Lokal Jawa Barat

IMPLEMENTASI Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi nasional, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah. Pemerintah daerah didorong untuk memastikan rantai pasok bahan pangan sepenuhnya berasal dari potensi lokal guna menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, dalam Rapat Koordinasi Program MBG Wilayah Jawa Barat di Bandung, Rabu (17/12). Doni menekankan pentingnya pelibatan sektor agribisnis lokal agar kebijakan ini mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menyejahterakan petani setempat.

“Harus bisa dipastikan seluruh pasokan bahan MBG ini berasal dari daerah setempat,” ujar Doni. Di Sumedang sendiri, terdapat 635 ribu penerima manfaat yang dinilai sebagai pasar potensial bagi produk pertanian lokal.

Baca juga : DPRD Jabar Minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dievaluasi

Doni menjelaskan, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk memetakan potensi pertanian di wilayahnya. “Nantinya satgas MBG bisa menyusun roadmap atau formulasinya, agar potensi-potensi daerah bisa untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG,” imbuhnya.

Sentralitas Koperasi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan skema Koperasi Merah Putih untuk menyinkronkan rantai pasok lokal dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Silakan berkoordinasi antara SPPG dengan Koperasi Merah Putih, dengan BUMDes. Data di blok ini panen apa, nanti daerah lain panen apa. Ini sangat baik untuk pengembangan wilayah,” kata Dadan.

Baca juga : Forum Orangtua dan Komunitas Guru di Jabar Desak MBG Dihentikan Sementara

Dadan mencontohkan, satu SPPG membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari, yang setara dengan produktivitas 50 ekor sapi perah. Peluang ini harus ditangkap oleh peternak lokal. Optimisme tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang masif, di mana pada 2026, BGN diproyeksikan menerima APBN sekitar Rp350 triliun.

“Sekarang kami mengalokasikan Rp1 triliun lebih setiap harinya,” tambah Dadan. Khusus untuk Jawa Barat, anggaran MBG mencapai Rp54 triliun. Rinciannya, Rp35 triliun untuk bahan baku, Rp11 triliun untuk honor relawan dan transportasi, serta Rp8 triliun untuk infrastruktur pendukung. “Bayangkan 1 SPPG butuh 47 tenaga kerja,” tegasnya.

Turun Langsung
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, meminta seluruh kepala daerah untuk turun langsung mengawal kebijakan ini. Terlebih, telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG yang memberikan mandat jelas kepada pemerintah daerah.

Bima menekankan pentingnya inventarisasi aset untuk Kantor Pelayanan Badan Gizi (KPBG) serta percepatan persetujuan gedung untuk dapur MBG. “Berdasarkan perpres itu, kepala daerah harus mengawal penerbitan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), dan memastikan infrastruktur pendukung MBG seperti sanitasi, air bersih, akses jalan, dan lain-lain,” jelas Bima.

Ia berharap tidak ada lagi kesan bahwa pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam program strategis ini. “Kalau selama ini kepala daerah belum maksimal untuk memobilisasi perangkat daerahnya, perpres ini landasannya. Tolong dilakukan pemantauan,” pungkas Bima Arya di hadapan bupati dan wali kota se-Jawa Barat. (BY/P-2)