DPRD Jabar Minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dievaluasi

SATUAN Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus meningkatkan kinerjanya agar program makanan bergizi gratis (MBG) berjalan baik. Program MBG yang menyasar generasi muda ini sangat penting untuk memastikan asupan gizi masa depan anak Indonesia.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yomanius Untung, menilai, berbagai kasus keracunan yang terjadi saat ini menandakan pentingnya evaluasi terhadap program tersebut. Dia menilai pihak terkait dalam hal ini SPPG harus diperkuat dengan menaikkan kinerja.

Menurutnya, setiap pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi harus diawasi secara ketat dan optimal. 

Baca juga : BGN akan Tanggung Biaya Perawatan Korban Keracunan MBG di Bandung Barat

"Harus ada kontrol mulai dari perencanaan, kualitas bahan baku, waktu pengambilan, proses produksi, hingga distribusi. Semua rangkaian ini penting agar keracunan tidak terulang," kata Yomanius, Kamis (16/10).

Selain itu, sambung dia, program MBG itu cukup strategis, salah satunya dilihat dari perputaran uang di masyarakat. Menurutnya, pembiayaan ini mengalir di masyarakat mulai dari pengelola dapur hingga pedagang pasar sebagai pemasok bahan baku.

"Belum lagi masyarakat yang dilibatkan sebagai pekerja di SPPG. Jadi dampaknya luar biasa. Uang bisa berputar di masyarakat sampai tingkat bawah," katanya.

Sebelumnya, kasus keracunan menu MBG terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dengan korban 345 siswa. kasus serupa juga terjadi terjadi di Kecamatan Cipongkor, KBB dengan korban 1.171 orang.

"Ya tentu kita prihatin. Meski pengelolaan ini bukan sepenuhnya kewenangan provinsi, tetapi pengelola SPPG harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya," tandasnya. (BY/P-2)