BGN akan Tanggung Biaya Perawatan Korban Keracunan MBG di Bandung Barat

PEMERINTAH Kabupaten Bandung Barat akan mengajukan klaim biaya pengobatan dan perawatan korban keracunan massal seusai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah ini dilakukan agar para korban tidak perlu khawatir soal pembiayaan selama perawatan. Terlebih, BGN juga sudah menyatakan jika ada kejadian keracunan akibat MBG, mereka akan bertanggung jawab.

Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Bandung Barat, Nurul Rasihan memastikan seluruh korban yang dirujuk ke fasilitas kesehatan akan ditanggung biaya pengobatannya. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari BGN terkait mekanisme klaim tersebut.

Baca juga : BGN Buka Rekrutmen 60 Ribu Chef Bersertifikat untuk Program MBG

"Kami sedang berkoordinasi terkait juknisnya seperti apa. Mungkin nanti secara umum untuk klaim atau reimburse pasti perlu bukti dan data yang akan kami serahkan ke BGN," katanya, Kamis (16/10).

Sementara itu, kasus keracunan massal akibat program MBG di Bandung Barat mulai menunjukkan tanda-tanda mereda meski sebelumnya terjadi lonjakan kasus di tiga titik selama dua hari berturut-turut.

Dinkes mencatat, total keseluruhan korban mencapai 518 orang dengan rincian 502 orang dari klaster SMPN 1 Cisarua, 11 korban dari dua sekolah di Desa Pasirlangu, serta 5 korban dari dua sekolah di Desa Padalarang.

Baca juga : Sambil Menangis, Wakil Kepala BGN Minta Maaf Banyak Anak Keracunan MBG

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail bersyukur kasus keracunan MBG mereda. Pemulihan para korban ternyata lebih cepat dibanding kasus serupa yang pernah terjadi di Cipongkor.

Oleh karena itu, pihaknya tidak menaikkan status kasus ini sebagai kejadian luar biasa (KLB) seperti sebelumnya. Meski demikian, masih ada belasan korban yang masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan.

"Semoga kondisi mereka terus membaik dan seluruh pasien dapat segera pulih serta kembali ke rumah masing-masing,” ucap Jeje.

Dia menegaskan, pemerintah daerah akan mengevaluasi sistem pengelolaan MBG, terutama di dapur penyedia makanan.

"Program ini sebenarnya sangat baik, tapi kalau tidak dievaluasi dengan tepat, kejadian seperti ini bisa terulang lagi,” jelasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, Pemkab Bandung Barat bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat sistem pengawasan serta membentuk satuan tugas (Satgas) di setiap wilayah.

"BGN sudah menginstruksikan agar dibentuk satgas di setiap Pemkab dan Pemkot di seluruh provinsi. Evaluasi harus lebih ketat agar program MBG yang sangat baik ini tidak memberikan efek buruk di lapangan," tandasnya.