Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN dan anggota DPRD Kota Bogor menggelar audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, membahas pelaksanaan Pemilu 2024.
Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy dan Sekretaris Komisi I, Fajari Aria Sugiarto. Sedangkan dari Bawaslu Kota Bogor hadir tiga orang komisioner yaitu Herdiyatna, Salman Alfarisi dan Supriantona.
Dalam audiensi tersebut, Atang menyampaikan komitmennya terhadap kesuksesan pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan.
Baca juga: Atasi Masalah Polusi Udara, Bicara Udara Kerja Sama dengan Pemkot Bogor
Komitmen tersebut, ditunjukkan oleh Atang dengan pemberian bantuan hibah yang bersumber dari APBD kepada petugas pelaksana pemilu, khususnya Bawaslu.
Sebab, dalam audiensi tersebut, Bawaslu menyampaikan program kerja berupa roadshow dari Bawaslu kepada partai politik terkait sosialisasi tahapan, ketentuan dan mekanisme pada masa kampanye.
“Kami DPRD siap mendukung sosialisasi dan pencegahan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu,” ujar Atang, kepada awak media, Jumat (20/10).
Dukungan Atang terhadap Bawaslu bertujuan untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang maksimal dalam penyelenggaraan pemilu di 2024.
Di samping para peserta pemilu juga bisa melakukan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku, agar masyarakat memiliki pengetahuan terkait calon-calon yang akan dipilih nanti.
“Tingkat partisipasi pemilu yang tinggi dan kontestan pemilu bisa jauh lebih dikenal calon pemilih agar masyarakat memiliki preferensi yang baik. Aturan yang sudah ada juga ditaati semaksimal mungkin oleh para peserta,” ungkap Atang.
Baca juga: Bertemu KPAID Kota Bogor, DPRD Minta Perlindungan Anak Ditingkatkan
Di lokasi yang sama, Dadang, meminta kepada Bawaslu agar sesegera mungkin memberikan sosialisasi kepada Partai Politik perihal aturan dan mekanisme dalam berkampanye. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana pemilu yang riang gembira. Dimana, pada saat kampanye nanti, tidak ada pelanggaran atau gesekan yang terjadi di wilayah-wilayah.
“Jujur untuk sosialisasi aturan belum kami terima yang kami harapkan program sosialisasi bisa datany ke partai agar peserta pemilu bisa mematuhi aturan yang ada agar tidak banyak pelanggaran kedepannya. Kami sebagai pimpinan DPRD dan partai akan terus bekerjasama membangun pemilu yang riang gembira,” kata Dadang.
Hal serupa juga disampaikan oleh Rusli, dimana pemilu riang gembira harus bisa dihadirkan di Kota Bogor. pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap peserta pemilu diharapkan tidak merusak momen pesta demokrasi nantinya. Sehingga, kegiatan roadshow yang rencananya akan dilakukan oleh Bawaslu pada November mendatang sangat didukung olehnya.
“Kami mendukung kegiatan roadshow parpol untuk mendukung menjaga kondusifitas. Edukasi terkair pencegahan itu merupakan poin penting yang harus disuarakan,” ungkap Rusli.
Terakhir, Fajari menilai waktu kampanye yang terhitung pendek diharapkan bisa menjadi momen yang riang gembira baik bagi masyarakat maupun calon legislatif baru dan incumbent.
Ia juga meminta petunjuk kepada Bawaslu terkait aturan kampanye bagi para incumbent, mengingat di masa kampanye nanti ada momen di mana para anggota DPRD Kota Bogor akan menggelar reses.
Baca juga: Lapis Bogor Sangkuriang dan IPB Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Petani Talas
“Anggota DPRD Kota Bogor kan sampai Agustus tahun depan masanya. Apakah ini boleh reses saat masuk tahapan pemilu. Saya kira sinergitas antara DPRD dengan Bawaslu perlu dibangun agar tidak ada kesalahpahaman sehingga terwujud pemilu yang riang gembira,” tutupnya.
Menjawab pertanyaan dari Fajari, Komisoner Bawaslu Kota Bogor, Supriantona memastikan anggota DPRD Kota Bogor tetap boleh melaksanakan reses.
"Hanya saja, perlu adanya pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Bogor agar mengetahui kegiatan yang dilakukan merupakan reses, bukan kampanye," ucap Supriantona.
“Jadi reses boleh saja, asal tidak dibarengi dengan kampanye. Karena reses merupakan amanat Undang-undang,” jelasnya.
Kegiatan audiensi ini pun mendapatkan respon positif dari Bawaslu. Dukungan dan komitmen dari DPRD Kota Bogor diapresiasi oleh Bawaslu Kota Bogor sebagai bentuk komitmen menciptakan pemilu yang riang gembira di 2024 nanti. (S-4)
PASANGAN suami istri yang merupakan pemudik dari Bogor, Jawa Barat, mengalami insiden memilukan. Keduanya terbawa hanyut arus deras di saluran drainase Cianjur.
Penertiban PKL pascaLebaran tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota Bogor dalam menata kawasan eks-Pasar Bogor dan Plaza Bogor yang sedang dalam proses renovasi.
Sejumlah kendaraan memadati jalur wisata Puncak di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Operasi ini melibatkan kolaborasi lintas unsur, di antaranya BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, TNI dan Polri, relawan SAR serta masyarakat setempat
Imigrasi Bogor bongkar sindikat penipuan 13 WNA Jepang di Sentul City. Gunakan seragam polisi Jepang dan suara radio palsu untuk kuras rekening korban.
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved