Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN dan anggota DPRD Kota Bogor menggelar audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, membahas pelaksanaan Pemilu 2024.
Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy dan Sekretaris Komisi I, Fajari Aria Sugiarto. Sedangkan dari Bawaslu Kota Bogor hadir tiga orang komisioner yaitu Herdiyatna, Salman Alfarisi dan Supriantona.
Dalam audiensi tersebut, Atang menyampaikan komitmennya terhadap kesuksesan pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan.
Baca juga: Atasi Masalah Polusi Udara, Bicara Udara Kerja Sama dengan Pemkot Bogor
Komitmen tersebut, ditunjukkan oleh Atang dengan pemberian bantuan hibah yang bersumber dari APBD kepada petugas pelaksana pemilu, khususnya Bawaslu.
Sebab, dalam audiensi tersebut, Bawaslu menyampaikan program kerja berupa roadshow dari Bawaslu kepada partai politik terkait sosialisasi tahapan, ketentuan dan mekanisme pada masa kampanye.
“Kami DPRD siap mendukung sosialisasi dan pencegahan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu,” ujar Atang, kepada awak media, Jumat (20/10).
Dukungan Atang terhadap Bawaslu bertujuan untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang maksimal dalam penyelenggaraan pemilu di 2024.
Di samping para peserta pemilu juga bisa melakukan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku, agar masyarakat memiliki pengetahuan terkait calon-calon yang akan dipilih nanti.
“Tingkat partisipasi pemilu yang tinggi dan kontestan pemilu bisa jauh lebih dikenal calon pemilih agar masyarakat memiliki preferensi yang baik. Aturan yang sudah ada juga ditaati semaksimal mungkin oleh para peserta,” ungkap Atang.
Baca juga: Bertemu KPAID Kota Bogor, DPRD Minta Perlindungan Anak Ditingkatkan
Di lokasi yang sama, Dadang, meminta kepada Bawaslu agar sesegera mungkin memberikan sosialisasi kepada Partai Politik perihal aturan dan mekanisme dalam berkampanye. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana pemilu yang riang gembira. Dimana, pada saat kampanye nanti, tidak ada pelanggaran atau gesekan yang terjadi di wilayah-wilayah.
“Jujur untuk sosialisasi aturan belum kami terima yang kami harapkan program sosialisasi bisa datany ke partai agar peserta pemilu bisa mematuhi aturan yang ada agar tidak banyak pelanggaran kedepannya. Kami sebagai pimpinan DPRD dan partai akan terus bekerjasama membangun pemilu yang riang gembira,” kata Dadang.
Hal serupa juga disampaikan oleh Rusli, dimana pemilu riang gembira harus bisa dihadirkan di Kota Bogor. pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap peserta pemilu diharapkan tidak merusak momen pesta demokrasi nantinya. Sehingga, kegiatan roadshow yang rencananya akan dilakukan oleh Bawaslu pada November mendatang sangat didukung olehnya.
“Kami mendukung kegiatan roadshow parpol untuk mendukung menjaga kondusifitas. Edukasi terkair pencegahan itu merupakan poin penting yang harus disuarakan,” ungkap Rusli.
Terakhir, Fajari menilai waktu kampanye yang terhitung pendek diharapkan bisa menjadi momen yang riang gembira baik bagi masyarakat maupun calon legislatif baru dan incumbent.
Ia juga meminta petunjuk kepada Bawaslu terkait aturan kampanye bagi para incumbent, mengingat di masa kampanye nanti ada momen di mana para anggota DPRD Kota Bogor akan menggelar reses.
Baca juga: Lapis Bogor Sangkuriang dan IPB Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Petani Talas
“Anggota DPRD Kota Bogor kan sampai Agustus tahun depan masanya. Apakah ini boleh reses saat masuk tahapan pemilu. Saya kira sinergitas antara DPRD dengan Bawaslu perlu dibangun agar tidak ada kesalahpahaman sehingga terwujud pemilu yang riang gembira,” tutupnya.
Menjawab pertanyaan dari Fajari, Komisoner Bawaslu Kota Bogor, Supriantona memastikan anggota DPRD Kota Bogor tetap boleh melaksanakan reses.
"Hanya saja, perlu adanya pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Bogor agar mengetahui kegiatan yang dilakukan merupakan reses, bukan kampanye," ucap Supriantona.
“Jadi reses boleh saja, asal tidak dibarengi dengan kampanye. Karena reses merupakan amanat Undang-undang,” jelasnya.
Kegiatan audiensi ini pun mendapatkan respon positif dari Bawaslu. Dukungan dan komitmen dari DPRD Kota Bogor diapresiasi oleh Bawaslu Kota Bogor sebagai bentuk komitmen menciptakan pemilu yang riang gembira di 2024 nanti. (S-4)
Dampak terparah terjadi di Kampung Babakan Cicarewed, Desa Cijayanti.
INDONESIA kembali kehilangan salah satu sosok teladan moral bangsa. Meriyati Roeslani Hoegeng, yang akrab disapa Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mendiang Kapolri Jendral Hoengeng
Ia menyebut fenomena fear of missing out (FOMO) mendorong investor ramai-ramai masuk ke saham yang likuiditas dan fundamentalnya terbatas.
Berdasarkan data administrasi, terdapat 238 gerai ritel (128 Alfamart dan 110 Indomaret) di Kota Bogor.
TEMBOK penahan tanah (TPT) di Kampung Jerokuta, RW 16, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, roboh akibat hujan deras, Kamis (29/1).
Simak prakiraan cuaca Jabodetabek malam ini, Rabu 28 Januari 2026. BMKG peringatkan potensi hujan lebat dan angin kencang di Jakarta Selatan hingga Bogor.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved