Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki peran strategis dalam reformasi belanja negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Purbaya menjelaskan, defisit tersebut dipicu oleh akselerasi belanja negara yang melampaui realisasi pendapatan negara guna mendukung program-program strategis pemerintah.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
PENELITI dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit pada awal tahun ini sebagai sinyal kemunduran kinerja fiskal yang perlu diwaspadai.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara.
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Pras menjelaskan Presiden Prabowo telah menekankan pemerintah perlu melakukan penghematan secara optimal. Dengan selektif dalam mengeluarkan program kerja.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
PEMERINTAH menargetkan mampu melakukan belanja di Desember 2024 sebesar Rp517,85 triliun agar alokasi belanja negara dalam APBN terpenuhi. Itu merupakan selisih realisasi belanja negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Agustus, belanja negara tercatat Rp1.930,7 triliun atau tumbuh positif Rp15,3%.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono mengusulkan agar belanja negara untuk subsidi energi dan non energi dipangkas untuk menekan pelebaran defisit.
PEMERINTAH didorong untuk bisa melakukan belanja yang lebih efisien dan efektif guna menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
HINGGA Agustus 2024, belanja negara menembus Rp1.930,7 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 58,1% dari total pagu anggaran.
Pemerintah menambahkan anggaran belanja negara sebesar Rp117,87 triliun untuk menjalankan empat program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved