Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENELITI dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit pada awal tahun ini sebagai sinyal kemunduran kinerja fiskal yang perlu diwaspadai.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara.
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Pras menjelaskan Presiden Prabowo telah menekankan pemerintah perlu melakukan penghematan secara optimal. Dengan selektif dalam mengeluarkan program kerja.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
PEMERINTAH menargetkan mampu melakukan belanja di Desember 2024 sebesar Rp517,85 triliun agar alokasi belanja negara dalam APBN terpenuhi. Itu merupakan selisih realisasi belanja negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Agustus, belanja negara tercatat Rp1.930,7 triliun atau tumbuh positif Rp15,3%.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono mengusulkan agar belanja negara untuk subsidi energi dan non energi dipangkas untuk menekan pelebaran defisit.
PEMERINTAH didorong untuk bisa melakukan belanja yang lebih efisien dan efektif guna menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
HINGGA Agustus 2024, belanja negara menembus Rp1.930,7 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 58,1% dari total pagu anggaran.
Pemerintah menambahkan anggaran belanja negara sebesar Rp117,87 triliun untuk menjalankan empat program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo terlalu ambisius.
Presiden Joko Widodo menetapkan defisit anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pembangunan infrastruktur tidak lagi jadi prioritas di 2025. Itu erlihat dari postur RAPBN 2025 yang dibacakan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2024.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, dalam gambaran besar arsitektur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.
APBN hingga Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun, atau 0,41% dari PDB. Kinerja itu dinilai sesuai dengan rencana yang disusun oleh pengelola keuangan negara.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved