Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH menargetkan mampu melakukan belanja di Desember 2024 sebesar Rp517,85 triliun agar alokasi belanja negara dalam APBN terpenuhi. Itu merupakan selisih realisasi belanja negara hingga November 2024 tercatat mencapai Rp2.894,5 triliun, setara 87% dari pagu sebesar Rp3.325,1 triliun.
“Ditargetkan terealisasi dari outlook itu masih Rp517,85 triliun, jadi Desember saja. Ini menjadi fokus kita di minggu-minggu ini, karena kita akan bicara tentang belanja yang akan dibayarkan Rp517 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Rabu (11/12).
“Memang sangat signifikan dalam tiga minggu terakhir. Ini yang disampaikan diharapkan ini akan menggerakkan sisi perekonomian, karena volume dari operasi APBN memberikan stimulus terhadap perekonomian yang sifatnya signifikan,” tambahnya.
Jika target belanja di akhir tahun tersebut tercapai, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai yang telah ditargetkan. Pasalnya itu akan sejalan dengan momentum peningkatan konsumsi masyarakat di akhir tahun pada periode Natal dan Tahun Baru.
Sisa belanja yang diupayakan terserap hingga tutup buku APBN 2024 itu, kata Sri Mulyani, sedianya berjalan seperti hitung-hitungan yang dilakukan oleh institusi pengelola keuangan negara. Kinerja APBN dalam 11 bulan di tahun ini dinilai masih berada dalam tren yang positif.
Itu menurutnya terlihat dari keseimbangan primer APBN yang masih mencatatkan surplus Rp47,1 triliun, lebih baik dari desain APBN yang defisit di angka Rp25,5 triliun. “Jadi untuk total postur saat ini, hingga 30 November defisit Rp401,8 triliun dibandingkan dengan desain APBN Rp522,8 triliun, ini masih lebih kecil, yaitu 1,81% dari PDB, karena desain APBN 2,29% dari PDB,” jelas Ani.
Adapun defisit itu berasal dari kinerja pendapatan negara yang tercatat Rp2.492,7 triliun, tumbuh 1,3% dari realisasi di November 2023. Kinerja pendapatan itu setara 89% dari target yang ada di dalam APBN 2024 sebesar Rp2.802,5 triliun. Sementara belanja negara tercatat lebih tinggi, yaitu Rp2.894,5 triliun.
Pendapatan negara tersebut, kata Ani, berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.946,7 triliun, atau 84,3% dari target APBN senilai Rp2.309,9 triliun. Itu terdiri dari penerimaan pajak Rp1.688,9 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp257,7 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp522,4 triliun.
Sedangkan belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp2.098,6 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (KL) Rp1.049,7 triliun dan belanja non KL Rp1.048,9 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp795,8 triliun. (Mir/M-3)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
CALON Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menekankan pentingnya kesesuaian antara upah minimum provinsi (UMP) dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL)
Seluruh kepala perangkat daerah perlu mengoptimalkan peningkatan pendapatan dan realisasi belanja di masing-masing instansi kerja.
Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK 2) setiap tahunnya mengalami perubahan.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam mengoptimalkan aset daerah. Sebab, nilai pendapatan retribusi daerah dalam APBD 2024 hanya ratusan miliar
SAAT ini, raksasa ritel Amerika Serikat (AS) menjadi perusahaan terbesar berdasarkan pendapatan secara global berkat jangkauan internasional mereka dan kekuatan konsumen Amerika.
Era Indonesia menargetkan peningkatan omzet sebesar 25% pada tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved