Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun, atau 0,41% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kinerja itu dinilai sesuai dengan rencana yang disusun oleh pengelola keuangan negara.
"Dari total postur, Juli 2024 kita mengalami defisit APBN Rp93,4 triliun, atau 0,41% dari PDB. Ini masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini, seperti yang ditetapkan di APBN yaitu 2,2%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8).
Defisit anggaran itu berasal dari kinerja pendapatan negara yang tercatat senilai Rp1.545,4 triliun, atau 55,1% dari target APBN 2024. Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan di Juli 2024 itu mengalami perbaikan dari bulan sebelumnya.
Baca juga : Pemerintah Ingin Tambah Penggunaan SAL untuk Tambal Defisit
Hal itu terlihat dari pertumbuhan pendapatan yang tercatat -4,3%, lebih baik dibanding Juni 2024 yang tumbuh di kisaran -7%. "Jadi ini sudah mulai membaik. Sekarang negatif growth-nya mengecil jadi 4,3%," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.638,8 triliun, atau 49,3% dari pagu anggaran belanja yang tersedia di APBN tahun ini. Belanja negara itu tercatat tumbuh 12,2%, turun dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang berkisar 14%.
Kendati mengalami defisit, kata Sri Mulyani, keseimbangan primer dalam APBN sejauh ini masih tercatat positif, yakni sebesar Rp179,3 triliun. (Z-11)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Salah satunya, realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved