Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DEFISIT APBN 2026 Per 31 Januari sebesar 0,21% dari produk domestik bruto (PDB) dinilai masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang menyebut defisit tersebut terjadi karena pemerintah menggenjot belanja di awal tahun.
“Defisit fiskal Indonesia berada di angka Rp54,6 triliun (-0,21% dari PDB; 7,9% dari anggaran) karena percepatan pengeluaran terjadi lebih awal,” kata Hosianna dalam keterangan yang diterima Senin (23/2).
Ke depan, pemerintah menargetkan pengeluaran fiskal sebesar Rp809 triliun (+30,4% YoY) dengan belanja modal sebesar Rp 90 triliun untuk Koperasi Merah-Putih, investasi hilir Danantara sebesar Rp110 triliun, dan program belanja berjalan sebesar Rp129 triliun. Selain itu bonus Idul Fitri sebesar Rp55 triliun untuk pegawai negeri dan stimulus khusus kuartal pertama tahun 2026 sebesarRp 15,01 triliun.
Hosianna menyebut sejumlah faktor akan mempengaruhi APBN pada jangka pendek. Misalnya realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.
Selain itu pembayaran kompensasi untuk Pertamina yang akan dibayarkan sebulan sekali mulai tahun ini, dengan pembayaran terakhir pada Oktober 2025 untuk kompensasi kuartal pertama 2025.
Kemudian operasi kilang Balikpapan, yang meningkatkan kapasitas produksi sebesar 100 ribu barel/hari. Terakhir audit restitusi PPN yang berkelanjutan yang memperketat persyaratan dan meningkatkan angka penerimaan pajak bersih (+7,7% YoY Bruto, 84% YoY Netto).
“Secara kolektif, tren-tren ini memperkuat realisasi defisit dalam batas aman, mencerminkan pengeluaran yang secara struktural lebih kuat daripada pemulihan pendapatan. Dengan ekspansi fiskal yang diaktifkan, ini merupakan dorongan positif bagi pertumbuhan domestik, yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan ritel, makanan & minuman, pertanian, dan otomotif,” pungkasnya. (H-2)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved