Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana menambah penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp100 triliun. Penambahan itu ditujukan untuk menambal defisit anggaran yang diperkirakan melebar di tahun ini.
"Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp100 triliun tambahan dari Rp51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).
Penambahan penggunaan SAL itu sekaligus ditujukan agar Bendahara Negara tak menerbitkan terlalu banyak Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai defisit anggaran. Melalui pemanfaatan SAL, penerbitan surat utang diperkirakan bakal lebih rendah Rp214 triliun dari yang diasumsikan sebelumnya di tahun ini.
Baca juga : Penjelasan Sri Mulyani Soal APBN yang Selalu Defisit
Sri Mulyani mengatakan, hal itu menunjukkan pengelolaan keuangan yang hati-hati. Pemupukan SAL yang terjadi di dua tahun anggaran sebelumnya dapat berguna dan mendukung keberlanjutan fiskal di tahun ini.
"Inilah mengapa tahun 2022-2023 waktu kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar, dipakai pada saat situasi seperti sekarang," jelas Sri Mulyani. "Saat suku bunga dunia tinggi, rupiah mengalami tekanan, kami bisa menjaga agar SBN tidak di-issue lebih banyak, sehingga dengan demikian kami bisa jaga competitiveness dari yield SBN kita tanpa mengalami tekanan besar," tambahnya.
Usulan penambahan penggunaan SAL didasari pada perkiraan defisit anggaran 2024 yang melebar menjadi 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara Rp609,7 triliun. Dus, defisit diperkirakan lebih besar Rp86,9 triliun dari rencana awal di angka Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. "Jadi dalam hal ini, meskipun defisit naik, penerbitan SBN tidak naik, malah justru lebih rendah Rp214 triliun," tutur Sri Mulyani. (Z-2)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengajak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk meninjau langsung realisasi penyerapan dana pemerintah.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) optimistis penempatan dana Rp25 triliun dari pemerintah akan sepenuhnya tersalurkan paling lambat pada Desember 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyadari ada potensi kredit fiktif setelah pemerintah memutuskan mengalihkan bagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke Himbara.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencananya menarik dana mengendap pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved