Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB. Itu dilakukan agar pembiayaan keuangan negara tak sepenuhnya bertumpu pada penerbitan surat utang.
"Kami meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (1/7).
Adapun SAL yang ada saat ini tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Karenanya dia berharap parlemen dapat menyetujui usulan penggunaan sebagian SAL tersebut untuk membiayai defisit APBN 2025.
Pelebaran defisit anggaran dilakukan pemerintah karena pendapatan negara diproyeksikan bakal lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya. Merujuk data Kementerian Keuangan, pendapatan negara diproyeksikan hanya sebesar Rp2.865,5 triliun, lebih rendah dari APBN awal yang mencapai Rp3.005,1 triliun. Lalu belanja negara diproyeksikan menjadi Rp3.527,5 triliun dari sebelumnya Rp3.621,3 triliun.
Dengan demikian, defisit APBN yang semula disusun sebesar 2,53% dari PDB, atau Rp616,2 triliun bakal membengkak menjadi Rp662 triliun. "Kita berharap dengan defisit 2,78% memberikan signal bahwa APBN 2025 mendukung berbagai program penting dan di sisi lain menjadi signal counter cyclical terhadap perekonomian dunia yang cenderung melemah dan risiko yang meningkat," jelas Sri Mulyani. (E-3)
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatatkan defisit Rp695,1 triliun atau 2,92% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Kinerja penerimaan yang baru sekitar 70% target memperlihatkan basis perpajakan yang masih rapuh dan sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi serta harga komoditas.
Sampai kuartal II 2025 atau per akhir Juni 2025, utang pemerintah mencapai Rp9.138,05 triliun. Angka itu setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved