Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025. Sebelumnya, pada April 2025, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp4,3 triliun di April 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit anggaran yang terjadi pada bulan kelima tahun ini disebabkan oleh upaya APBN menjadi penahan gejolak yang terjadi di lingkup internasional dan domestik.
“Defisit di 0,09%, Rp21 triliun adalah di dalam rangka untuk menjaga perekonomian. Defisit APBN bertujuan untuk counter cyclical, sehingga perekonomian yang tertekan bisa dicounter APBN, sehingga pelamahannya tidak berdampak signifiakn pada ekonomi dan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Selasa (17/6).
Kendati mengalami defisit, imbuh Sri Mulyani, kinerja anggaran negara dinilai masih sesuai dengan arah kebijakan keuangan negara di tahun ini. Realisasi defisit di Mei 2025 juga disebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan alokasi defisit APBN 2025 yang sebesar Rp616 triliun, setara 2,53% dari PDB.
Defisit anggaran itu terjadi karena hingga Mei 2025, pendapatan negara tercatat lebih rendah dari realisasi belanja negara. Pendapatan negara diketahui mencapai Rp995,3 triliun, setara 33,1% dari target di APBN 2025. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp806,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp188,7 triliun.
“Pajak dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target 2025. Bea dan cukai mengumpulkan Rp122,9 triliun, atau 40,7% dari target tahun ini, ini cukup bagus, dari sisi persentase,” jelas Sri Mulyani.
“Kalau kita lihat, realisasi April ke Mei, menunjukkan pendapatan negara dari Rp810 triliun ke Rp995 triliun, hampir Rp185 triliun sendiri untuk satu bulan Mei saja. Kita berharap ada akselerasi perkembangan pendapatan negara,” tambahnya.
Sementara realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat mencapai Rp1.016,3 triliun, setara 28,1% dari pagu yang ada di dalam APBN 2025. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun, setara 25,7% dari pagu dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp322,0 triliun, setara 35% dari pagu di APBN 2025.
Dus, keseimbangan primer di dalam APBN hingga Mei 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp192,1 triliun. “Keseimbangn primer masih mencatat surplus, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang Rp173,9 triliun,” jelas Sri Mulyani.
“Jadi ini adalah postur APBN yang semua posnya ini dipengaruhi ekonomi global, geopolitik, masalah perang, bisa berdampak pada penerimaan negara, karena spillover masuk dari pertumbuhan ekonomi, hingga harga komoditas,” pungkasnya. (E-3)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PENELITI dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit pada awal tahun ini sebagai sinyal kemunduran kinerja fiskal yang perlu diwaspadai.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara.
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Pras menjelaskan Presiden Prabowo telah menekankan pemerintah perlu melakukan penghematan secara optimal. Dengan selektif dalam mengeluarkan program kerja.
Realisasi APBN 2024 untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun ini telah mencapai Rp11,2 triliun, atau 26,4% dari pagu yang dinaikan menjadi Rp42,5 triliun.
APBN hingga Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun, atau 0,41% dari PDB. Kinerja itu dinilai sesuai dengan rencana yang disusun oleh pengelola keuangan negara.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (11/7) ditutup menguat meski terdapat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024.
PANITIA Khusus Evaluasi Lahan Perkebunan, Perizinan, dan Pertambangan DPRD Riau menemukan kerugian negara dari pendapatan pajak perusahaan kebun kelapa sawit di Riau
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved