Realisasi Belanja Negara Baru 82,5%, Sisa Rp616 Triliun Harus Dikejar

Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini membuat pemerintah harus mempercepat penyerapan anggaran hingga ratusan triliun rupiah dalam sisa waktu menuju penutupan tahun anggaran.

Berdasarkan data per 30 November 2025, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.911 triliun atau sekitar 82,5% dari target belanja dalam outlook Laporan Semester (Lapsem). Dengan capaian tersebut, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp616,4 triliun yang perlu direalisasikan hingga akhir tahun.

Belanja negara memiliki peran krusial sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, aktivitas konsumsi, investasi, serta perputaran uang di dalam negeri dapat terdorong secara langsung. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja belanja negara pada 2025 terlihat lebih tertinggal.

Baca juga : Purbaya Sisir Anggaran Negara, Ada Rp60 Triliun untuk Pemulihan Sumatra

Pada periode yang sama tahun 2024, realisasi belanja negara telah mencapai sekitar 87% dari total pagu APBN, sehingga sisa anggaran yang harus dibelanjakan hingga akhir tahun hanya sekitar Rp430 triliun. Perbedaan ini membuat tekanan percepatan belanja pada sisa tahun 2025 menjadi lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Di satu sisi, percepatan belanja berpotensi memberikan stimulus tambahan bagi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga kualitas belanja agar dampaknya benar-benar efektif dan berkelanjutan bagi perekonomian.

Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, realisasi hingga November 2025 tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun atau baru mencapai 79,5% dari outlook Lapsem yang sebesar Rp2.663,4 triliun. Artinya, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp547,2 triliun yang harus dibelanjakan dalam waktu yang relatif singkat hingga akhir tahun.

Baca juga : Gubernur Protes TKD Dipangkas, Purbaya Minta Daerah Benahi Belanja

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan perlambatan. Pada 2024, realisasi belanja pemerintah pusat hingga November telah mencapai Rp2.098,7 triliun atau setara 85,1% dari outlook, dengan sisa anggaran sekitar Rp368,9 triliun. Sementara pada 2023, realisasi hingga November berada di angka Rp1.774,4 triliun atau 79,0% dari outlook, menyisakan sekitar Rp472,0 triliun.

Dengan demikian, secara persentase, realisasi belanja pemerintah pusat pada 2025 lebih rendah dibandingkan 2024 dan hanya sedikit lebih baik dari 2023. Namun, nilai sisa anggaran yang harus dikejar pada 2025 menjadi yang terbesar dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu, dari sisi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), realisasi hingga November 2025 mencapai Rp1.110,7 triliun atau sekitar 87,1% dari outlook. Tren penyerapan belanja K/L juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada periode yang sama 2024 realisasi tercatat Rp1.049,7 triliun, dan pada 2023 sebesar Rp890,2 triliun. Meski demikian, tantangan utama pada 2025 tetap terletak pada menjaga konsistensi realisasi di tengah besarnya sisa anggaran belanja negara yang masih harus diserap hingga akhir tahun.

Di dalam belanja K/L tersebut, belanja modal masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Hingga November 2025, realisasi belanja modal baru mencapai Rp249,6 triliun atau sekitar 72,5% dari outlook, menjadikannya komponen dengan tingkat penyerapan terendah.

Padahal, belanja modal memiliki peran strategis karena diarahkan untuk pembangunan aset jangka panjang, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, serta peralatan penunjang produktivitas. Belanja ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing ekonomi dalam jangka panjang.

Berbeda dengan belanja modal, kinerja Belanja Bantuan Sosial (bansos) justru menunjukkan hasil yang relatif kuat. Hingga November 2025, realisasi bansos mencapai Rp166,8 triliun atau sekitar 90,0% dari outlook. Penyerapan bansos yang lebih agresif ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan biaya hidup serta indikasi perlambatan konsumsi, khususnya pada kelompok menengah ke bawah. (E-3)