Purbaya Sisir Anggaran Negara, Ada Rp60 Triliun untuk Pemulihan Sumatra

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana Sumatra setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun. Angka tersebut dianggap cukup mengingat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya memperkirakan kebutuhan pemulihan infrastruktur dan hunian bagi warga terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. 

"Ada anggaran bencana setiap tahun. Bahkan sebelum kejadian ini, kami sudah mulai menyisir kegiatan yang tidak terlalu penting. Dari situ kita dapat sekitar Rp60 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin (8/12).

Dana Rp60 triliun tersebut, lanjutnya, berasal dari efisiensi anggaran, bukan pemotongan, termasuk pengurangan kegiatan yang dinilai tidak prioritas seperti rapat yang tidak mendesak.

Baca juga : Akademisi Sebut Status Bencana Nasional tidak Memengaruhi Kecepatan Penanganan Bencana di Sumatra

"Anggaran yang disisir itu dari rapat-rapat tidak jelas dan segala macem. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan," imbuh Purbaya. 

Ia pun menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran pemulihan banjir Sumatra telah tersedia dan siap digunakan. Pemerintah juga disebut telah melakukan perencanaan lebih matang untuk mencegah terulangnya kondisi seperti tahun lalu, ketika pemangkasan anggaran dilakukan tidak terukur. 

"Kita tidak ingin mengulangi seperti tahun lalu, ketika pemangkasan dilakukan tergesa-gesa. Sekarang sudah ada proses penyisiran dari awal," kata Purbaya.

Baca juga : Birokrasi dan Koordinasi Ruwet Jadi Penghambat Penanganan Bencana

Namun, ungkapnya, keputusan terkait nominal penambahan anggaran untuk penanganan bencana melalui PNBP akan diumumkan langsung oleh Presiden. 

"Yang berhak mengumumkan itu Presiden dan BNPB, saya gak bisa ngomongin itu. Tapi permintaan mereka sudah didukung oleh dana yang cukup," pungkas Bendahara Negara. 

Kerugian pengusaha

Terpisah,  Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat mengevaluasi secara pasti sejauh mana bencana di Sumatra akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi 2026.

“Saat ini kita masih berada pada tahapan penanggulangan, dengan upaya langsung untuk membantu para korban di lokasi bencana,” ujarnya.

Namun, Shinta menyatakan, dunia usaha mengalami kerugian, terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan perdagangan lokal. Katanya, banyak usaha kehilangan stok, aset, dan pasar karena terganggunya permintaan. Utamanya di sektor manufaktur dan industri pengolahan yang bergantung pada pasokan bahan baku dari Sumatra.

"Jadi ini juga satu sektor yang harus jadi perhatian kita. Dan juga ada gangguan utilitas terutama air dan listrik yang berdampak pada dunia usaha," tuturnya.

Selain itu, industri agribisnis turut terdampak akibat kerusakan lahan dan terputusnya jalur transportasi dan logistik. Kondisi ini menimbulkan supply shock, menekan output regional, dan meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Meski demikian, Shinta menilai dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kemungkinan tidak terlalu besar. 

“Kalau dilihat secara menyeluruh, kemungkinan dampaknya itu tidak signifikan bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya. (E-3)