Birokrasi dan Koordinasi Ruwet Jadi Penghambat Penanganan Bencana

Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar, yakni birokrasi Indonesia belum mampu bergerak lincah dalam situasi darurat. Hambatan administratif, koordinasi lintas sektor, hingga kendala yurisdiksi antarwilayah disebut menjadi faktor yang memperlambat respons dan pemulihan.

President dan Co-Founder KitaBisa Muhammad Alfatih Timur yang sejak pekan lalu berada langsung di daerah terdampak seperti Langkat, Aceh Tamiang, dan Langsa, menyebut banyaknya titik buntu yang menghambat penanganan.

“Akses ke Tamiang itu baru terbuka dua atau tiga hari yang lalu. Banyak titik longsor, dan perjalanan yang biasanya tiga jam bisa jadi delapan sampai sembilan jam. RSUD juga lumpuh, listrik padam total, dan banyak kampung belum terjamah bantuan,” ujarnya, dalam acara bertajuk Membangun Sinergi dalam Penanggulangan Bencana dari Hulu ke Hilir, Senin (8/12).

Baca juga : DPR Apresiasi Kerja Sama Pemerintah dalam Tanggulangi Bencana

Menurut Alfatih, para relawan di lapangan sering menghadapi kendala yang bersumber dari koordinasi antarinstansi dan wilayah.

“Ada kecanggungan yurisdiksi. Teman-teman dari Polri ingin membantu, tapi ketika melewati batas wilayah, mereka kesulitan karena harus koordinasi lagi. Ini memperlambat penanganan, padahal situasi sangat darurat,” katanya.

Ia menyatakan, skala terdampak yang luas, meliputi Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat, membuat kebutuhan bantuan menjadi jauh lebih besar dari kapasitas respons birokrasi saat ini. Menurutnya, situasi darurat membutuhkan koordinasi lintas sektor yang gesit, bukan terhambat oleh aturan administrasi yang dibuat untuk kondisi normal.

Baca juga : DPR Soroti Kesiapan Sistem Kesehatan dalam Respons Banjir Sumatra

“Kita menghadapi bencana yang skalanya tidak kecil, tapi responsnya masih terbentur oleh sistem yang sangat kaku. Kalau model ini tidak diubah, kita akan selalu tergagap setiap kali bencana besar datang,” pungkas dia.

Ketua Task Force Penanggulangan Bencana BRIN Joko Widodo mengakui, hambatan terbesar di Indonesia justru berasal dari ketakutan birokrasi untuk mengambil keputusan cepat.

“Di birokrasi itu tidak semudah mengeluarkan atau menggunakan uang. Bahkan dalam kondisi darurat, tim pengadaan bisa berpikir berkali-kali hanya untuk membeli masker yang harganya naik karena situasi bencana. Mereka khawatir setelah keadaan normal, itu dipermasalahkan. Ini terjadi di semua sektor,” jelas Joko.

Menurutnya, mentalitas itu menghambat pemerintah dalam melakukan tindakan yang sifatnya extraordinary. Padahal, kondisi tanggap darurat seharusnya memberi ruang bagi percepatan tanpa ancaman kriminalisasi kebijakan.

Joko juga menyoroti koordinasi lintas institusi yang selama ini lemah. “Problem utama kita sebenarnya ada tiga, koordinasi, koordinasi dan koordinasi,” ujarnya.

Joko mengusulkan perlunya perubahan mendasar pada desain penanganan bencana nasional. Salah satunya dengan menghapus hambatan administratif selama masa tanggap darurat, serta memastikan setiap instansi memiliki jalur komunikasi dan eksekusi yang lebih langsung.

Sebagai contoh, ia menyebut bagaimana BRIN akhirnya harus membentuk Task Force khusus agar bisa bergerak cepat membantu BNPB dengan analisis satelit resolusi tinggi untuk memetakan area terdampak, jalur putus, hingga bangunan rusak.

“Kami diberi mandat untuk menembus birokrasi. Semua perintah cukup lewat chat agar bisa bergerak cepat,” kata Joko.

Namun ia menegaskan bahwa mekanisme darurat seperti ini tidak bisa hanya bergantung pada figur atau struktur ad hoc. Harus ada aturan nasional yang secara permanen mendesain ulang bagaimana negara merespons bencana besar.

Joko menambahkan bahwa perubahan birokrasi menjadi keharusan, bukan pilihan. “Tanggap darurat harus dilaksanakan dengan aturan-aturan tanggap darurat yang melindungi pengambil keputusan. Kalau tidak, kita akan terus terjebak dalam ketakutan birokrasi dan kehilangan waktu berharga untuk menyelamatkan warga,” tegasnya. (E-3)