BKN: Redesain Reformasi Birokrasi Harus Wujudkan Asta Cita dan Berdampak ke Masyarakat

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

“Reformasi birokrasi harus bergeser dari administratif menuju substantif, yaitu reformasi yang melindungi ASN, memudahkan urusan publik, dan memberikan pengalaman layanan yang membahagiakan,” ujarnya dalam Forum Konsolidasi Nasional Pengelola Manajemen ASN se-Indonesia pada Rakornas Kepegawaian 2025 di Jakarta, hari ini.

Zudan menyebut Indonesia yang memiliki lebih dari 5 juta ASN membutuhkan tata kelola kepegawaian yang kuat dan adaptif. Ia menegaskan bahwa BKN berperan mengorkestrasi manajemen ASN agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Baca juga : Apakah Rekrutmen CPNS 2026 Dibuka? Ini Kata Kepala BKN

“Kita perlu mengubah cara pandang dari regulasi yang represif ke regulasi yang responsif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi,” katanya.

Menurutnya, desain reformasi birokrasi harus terus bergerak maju sebagaimana kemajuan pada berbagai sektor, sehingga Asta Cita dapat diwujudkan melalui ASN yang memiliki Knowledge, Attitude, dan Competency.

Profiling ASN

Baca juga : Rhenald Kasali: Kepemimpinan Tegas Kunci Atasi Kompleksitas Perizinan Investasi

Untuk memperkuat manajemen talenta nasional, BKN telah merilis sembilan kebijakan baru yang mendukung fleksibilitas dan pengembangan karier ASN. 

Zudan menjelaskan bahwa kebijakan itu mencakup kemudahan pencantuman gelar, penyederhanaan kenaikan pangkat, hingga pembenahan manajemen talenta.

Selain itu, data kompetensi, rekam jejak, pendidikan, dan potensi ASN diarahkan menjadi dasar dalam penilaian dan pengembangan profesi secara objektif.

“Kami sedang memperkuat profiling ASN agar pemerintah memiliki rujukan akurat dalam penempatan dan mobilitas talenta,” jelas Zudan. 

ASN Digital: Satu Data, Satu Sistem

Zudan juga menekankan pentingnya integrasi data kepegawaian nasional melalui platform ASN Digital.

“Dengan sistem terintegrasi, instansi tidak perlu membangun platform sendiri. Semua data ASN dikelola dalam satu sistem nasional agar lebih efisien dan konsisten,” katanya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada tataran administratif.

“Dengan kolaborasi yang kuat, redesign reformasi birokrasi akan mempercepat pencapaian Asta Cita dan memastikan ASN semakin profesional, adaptif, dan relevan dalam melayani publik,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, BKN secara resmi mengumumkan jajaran instansi pemerintah yang berhasil meraih BKN Award 2025, sebuah penghargaan tahunan yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan manajemen ASN.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi dalam memperkuat transformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, serta mengoptimalkan pemanfaatan data talenta ASN.

Berikut daftar lengkap pemenang BKN Award 2025 pada masing-masing kategori:

Kategori Kementerian: 
-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
-Kementerian Sosial
-Kementerian Komunikasi dan Digital

Kategori Lembaga (LPNK/LNS/Lembaga Negara): 
-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
-Lembaga Administrasi Negara (LAN)
-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kategori Pemerintah Provinsi: 
-Provinsi Jawa Tengah
-Provinsi Kepulauan Riau
-Provinsi Gorontalo

Kategori Pemerintah Kabupaten: 
-Kabupaten Sleman
-Kabupaten Ngawi
-Kabupaten Gresik

Kategori Pemerintah Kota: 
-Kota Tangerang
-Kota Bogor
-Kota Yogyakarta (Dev/P-1)