Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KINERJA baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) per September 2023 masih berlanjut dengan pendapatan negara dan belanja negara yang tetap tumbuh. Terdapat surplus Rp67,7 triliun dengan keseimbangan primer Rp389,7 triliun. Kinerja baik APBN per September 2023 diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita Oktober 2023.
Menkeu merinci, pendapatan negara mencapai Rp2.035,6 triliun atau naik 3,1% (yoy) swdangkan belanja negara sebesar Rp1.967,9 triliun atau naik 2,8% (yoy). Kinerja belanja APBN juga masih menunjukan hasil yang baik dengan fokus tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, melalui belanja bantuan sosial, petani dan UMKM, kesehatan, subsidi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Namun, Menkeu juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu waspada akan kondisi global yang masih mengalami ketidakpastian. Hal ini sebagai dampak dari pascapandemi, geopolitik, volatilitas pasar uang, inflasi komoditas, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di RRT. Perekonomian nasional akan terpengaruh, meskipun masih diprediksi tumbuh 5,1%.
Baca juga: Dirut BEI: Perusahaan BUMN di BEI Sumbang Rp33 triliun ke APBN Pada 2022
Dari sisi kepabeanan dan cukai, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar, pada Senin (30/10) mengatakan bahwa sampai dengan September 2023, Bea Cukai turut berkontribusi Rp195,6 T atau 64,5% target APBN. "Penerimaan bea masuk masih positif, sedangkan penerimaan bea keluar dan cukai melambat," ungkap Encep.
Bea masuk tercatat sebesar Rp36,9 triliun atau naik 1,7% (yoy). Kenaikan ini disebabkan naiknya tarif efektif dan menguatnya kurs USD. Sementara itu, bea keluar tercatat sebesar Rp8,1 triliun atau turun 79,4% (yoy), karena penurunan harga crude palm oil (CPO) dan turunnya volume ekspor tembaga. Penurunan juga terjadi di cukai yang terkumpul Rp150,5 triliun hingga September 2023, akibat berkurangnya produksi rokok golongan I serta produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA). Tercatat, penurunan cukai hasil tembakau sebesar 5,4% (yoy), MMEA 1,2 % (yoy), dan EA 7,5 % (yoy).
"Walaupun terdapat pelambatan di bea keluar dan cukai, kami tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai agar APBN dapat terus menjadi motor penggerak sekaligus alat pengaman yang menjaga stabilitas ekonomi. Kami berharap, masyarakat tetap memberikan kontribusi dan dukungannya terhadap kinerja APBN 2023 dan Bea Cukai," tutup Encep. (RO/S-3)
Investor asing melepas modal dari Indonesia karena melihat fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai kurang baik, sehingga melepas modal dari Indonesia dan IHSG memerah.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tampak terjun bebas.
Bagi daerah yang tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai PSU, akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
Efisiensi anggaran itu akan menjadi acuan dasar dalam penyusunan APBN 2026 yang dalam waktu dekat dibahas bersama parlemen.
Perusahaan BUMN diminta berhati-hati dalam menyusun maupun menggunakan APBN dalam pengerjaan proyek hilirisasi agar negara tidak merugi.
Menteri ESDM menyebut anggaran negara maupun swasta diharapkan dapat menggenjot proyek-proyek hilirisasi ke depannya.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
PARA tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara
PENUNDAAN penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% disebut sebagai langkah yang baik. Itu juga dianggap menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,
PEMERINTAH diminta untuk membuka mata dan telinga perihal penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pasalnya, data dan realitas menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved