Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara dan menjaga stabilitas fiskal. Oleh karena itu, penindakan terhadap penyimpangan akan dilakukan secara serius.
“Kita kan sudah enggak mau rugi untuk pendapatan negara. Kita dibeking 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main," kata Purbaya saat melantik pejabat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Utara di Jakarta, Kamis (22/1).
Ia pun menegaskan akan membereskan oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatan dengan mengandalkan backing atau perlindungan pihak tertentu.
Purbaya meminta seluruh jajaran DJP untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan upaya intervensi atau tekanan yang mengatasnamakan backing tertentu.
“Kalau ada yang nawar-nawar atau membawa backing, sampaikan ke saya. Kita bereskan ramai-ramai,” ungkapnya.
Ia menekankan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bukanlah hadiah, melainkan amanah besar yang menentukan keberlangsungan negara. Menurutnya, kondisi fiskal yang berantakan akan berdampak langsung pada stabilitas dan kepentingan nasional.
“Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepentingan kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi kebutuhan NKRI pada akhirnya. Jadi peran anda (pejabat pajak) engga main-main, kita bisa susah semua, satu negara," katanya.
Menanggapi pertanyaan terkait adanya hambatan dalam evaluasi kinerja akibat dugaan backing, Purbaya mengaku heran karena selama ini isu tersebut kerap disebut tanpa kejelasan.
"Kalau saya tanya siapa backing-nya, biasanya diam. Nama-nama backing yang muncul hanya samar-samar saja. Tapi, yang saya tegaskan tadi, kalau ada kasih tahu saya, saya beresin," imbuh Bendahara Negara.
Ia menambahkan, penindakan terhadap oknum pegawai pajak akan dilakukan secara tegas namun tetap terukur.
“Kita bereskan betul. Tindakannya tegas secara seimbang, bukan asal ganti-ganti tanpa strategi yang jelas,” pungkas Purbaya. (H-3)
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono unggah video polemik anggaran kapal. Purbaya akui mungkin salah data. Ini respons lengkapnya.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Sejumlah wajah baru muncuk dalam peta awal bakal calon presiden 2029.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal fokus memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved