Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara dan menjaga stabilitas fiskal. Oleh karena itu, penindakan terhadap penyimpangan akan dilakukan secara serius.
“Kita kan sudah enggak mau rugi untuk pendapatan negara. Kita dibeking 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main," kata Purbaya saat melantik pejabat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Utara di Jakarta, Kamis (22/1).
Ia pun menegaskan akan membereskan oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatan dengan mengandalkan backing atau perlindungan pihak tertentu.
Purbaya meminta seluruh jajaran DJP untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan upaya intervensi atau tekanan yang mengatasnamakan backing tertentu.
“Kalau ada yang nawar-nawar atau membawa backing, sampaikan ke saya. Kita bereskan ramai-ramai,” ungkapnya.
Ia menekankan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bukanlah hadiah, melainkan amanah besar yang menentukan keberlangsungan negara. Menurutnya, kondisi fiskal yang berantakan akan berdampak langsung pada stabilitas dan kepentingan nasional.
“Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepentingan kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi kebutuhan NKRI pada akhirnya. Jadi peran anda (pejabat pajak) engga main-main, kita bisa susah semua, satu negara," katanya.
Menanggapi pertanyaan terkait adanya hambatan dalam evaluasi kinerja akibat dugaan backing, Purbaya mengaku heran karena selama ini isu tersebut kerap disebut tanpa kejelasan.
"Kalau saya tanya siapa backing-nya, biasanya diam. Nama-nama backing yang muncul hanya samar-samar saja. Tapi, yang saya tegaskan tadi, kalau ada kasih tahu saya, saya beresin," imbuh Bendahara Negara.
Ia menambahkan, penindakan terhadap oknum pegawai pajak akan dilakukan secara tegas namun tetap terukur.
“Kita bereskan betul. Tindakannya tegas secara seimbang, bukan asal ganti-ganti tanpa strategi yang jelas,” pungkas Purbaya. (H-3)
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan rotasi besar-besaran terhadap ribuan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada awal tahun anggaran 2026.
Purbaya menyatakan pemerintah percaya penuh terhadap langkah dan strategi bank sentral.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penambahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp84,5 triliun dari transaksi digital lintas negara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatan dengan mengandalkan backing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal fokus memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved