Menkeu Buka Opsi Naikkan Harga BBM Jika Minyak Dunia Melonjak

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) apabila harga minyak dunia melonjak ke level yang sangat tinggi dan membebani anggaran negara

Pemerintah, katanya, telah melakukan berbagai simulasi (exercise) untuk mengukur dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Dalam perhitungan tersebut, apabila harga minyak mencapai US$92 per barel dan tidak ada langkah kebijakan konkret yang diambil, maka defisit anggaran berpotensi meningkat hingga sekitar 3,67% terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat ini, harga minyak jenis Brent tercatat naik 4,93% menjadi 85,41 dolar AS per barel.

Baca juga : Bahlil: Harga BBM Subsidi tak Naik Meski Harga Minyak Melonjak

"Kalau emang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM kalau emang valuenya tinggi sekarang, anggarannya gak tangguh lagi," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/3).

Menkeu mengatakan Indonesia pernah menghadapi situasi yang lebih berat ketika harga minyak dunia sempat menyentuh US$150 per barel. Namun, perekonomian dikatakan masih mampu bertahan meskipun tekanan harga energi meningkat.

Menurutnya, penyesuaian harga BBM bisa saja terjadi. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut baru akan dipertimbangkan jika harga minyak melonjak sangat tinggi. 

Baca juga : Soal Gift TikTok Purbaya, KPK: Kalau Ragu, Silakan Lapor

“Bagi saya, tinggi itu sekitar US$185 per barel,” ujarnya.

Pemerintah, ungkap Purbaya, menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar defisit tidak melampaui batas yang ditetapkan.Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah penghematan atau penyesuaian belanja negara. 

Pemerintah akan meninjau kembali pos-pos pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dinilai penting dan tidak akan dipangkas dari sisi penyediaan makanan. Namun, pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program tersebut, seperti pembelian peralatan tambahan atau kebutuhan pendukung lainnya, bisa saja dievaluasi.

"Yang jelas MBG bagus tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu," kata Bendahara Negara. 

Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan menggeser sebagian belanja kementerian/lembaga ke tahun berikutnya. Misalnya pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti jembatan atau sekolah yang secara teknis tidak harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran. (Z-10)