Menkeu Janji Benahi Sistem Pajak dan Cukai, Targetkan Penerimaan Lebih Transparan

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal fokus memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Ia mengakui potensi shortfall atau kekurangan penerimaan masih bisa melebar, namun memastikan langkah-langkah korektif tengah dilakukan untuk menutup kebocoran yang ada.

Menurutnya, peningkatan penerimaan akan tetap ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama melalui dorongan terhadap sektor swasta. 

Baca juga : Green Democracy, Menkeu Baru dan Arah Ekonomi

"Kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat, harusnya otomatis penerimaan juga lebih cepat. Apalagi private sector-nya didorong kan sekarang," ujarnya seusai Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10). 

Ia menekankan, selain bergantung pada kinerja ekonomi, pemerintah fokus menekan kebocoran pajak dan cukai yang masih terjadi. “Ceteris paribus, ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di-under invoicing, segala macam kita periksa lagi," kata Purbaya.

Dia juga mengakui bahwa praktik negosiasi antara aparat pajak dan wajib pajak masih menjadi sumber kebocoran yang merugikan negara. "Biasanya mereka nego sama wajib pajak. Akhirnya pemerintah dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali," ungkap Purbaya.

Baca juga : Purbaya dan Teddy, 2 Anggota Kabinet Unik di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Untuk menutup celah tersebut, Kementerian Keuangan bakal mengoptomalisasi Coretax, guna membuat pengawasan dan pelaporan pajak lebih efisien serta transparan. "Saya harapkan akhir minggu ini Coretax sudah siap. Jadi itu akan meningkatkan lagi pendapatan dari pajak kalau lebih efisien," jelas Purbaya. 

Selain memperkuat sistem digital, Purbaya juga mengungkapkan langkah tegas pemerintah terhadap praktik penyelundupan, khususnya di sektor tekstil dan baja. Ia menyebut sudah ada sejumlah pelaku yang teridentifikasi dalam kasus under invoicing. 

Meski belum menyebutkan nilai pasti potensi pemulihan kerugian negara dari praktik tersebut, Purbaya memastikan perhitungan tengah dilakukan secara cermat.

Sementara itu, terkait penindakan terhadap aparatur pajak yang terlibat pelanggaran, Purbaya menyatakan sudah ada puluhan pegawai yang dicopot dan tak menutup kemungkinan langkah serupa akan berlanjut.

"Saya sudah buka pengaduan ke masyarakat langsung ke saya. Nanti kita monitor ke depan, masih ada yang nekat apa nggak," pungkasnya. (Z-10)