Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIALISASI perlu dilakukan kepada pelaku usaha agar lebih memahami tata cara pelaporan pajak yang benar, khususnya sistem Coretax. Pasalnya, sistem pelaporan pajak yang baru itu akan mulai diterapkan secara luas oleh Direktorat Jenderal Pajak.
"Kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan, baik untuk perorangan maupun badan usaha, dapat menimbulkan risiko pemeriksaan dan sanksi yang tidak ringan. Karena itu, edukasi seperti ini sangat penting agar para wajib pajak dapat melapor dengan benar dan tepat waktu," ujar Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) Tangerang Selatan, Santo Wirawan dalam keterangan resmi, Sabtu (11/10).
Untuk itu, pihaknya menggelar kegiatan Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan 2025 berbasis Coretax bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa dan didukung oleh Bank OCBC. Menurut Santo, dukungan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan literasi serta kepatuhan pajak di masyarakat.
Santo juga menegaskan bahwa pajak merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Seluruh program besar pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial, tidak lepas dari peran serta masyarakat melalui pembayaran pajak.
"Mari kita menjadi wajib pajak yang patuh dan sadar hukum. Dengan begitu, kita ikut berperan aktif membangun negeri dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera," tutupnya.
Melalui kegiatan itu, Inti Tangerang Selatan berharap seluruh peserta dapat memahami lebih baik sistem pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax, meminimalkan kesalahan administratif, serta meningkatkan kepatuhan pajak di era digital. (I-2)
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Panduan listikal lengkap mengenai cara, syarat, dan keuntungan menggabungkan NPWP suami-istri melalui sistem Coretax DJP. Simak mekanisme Family Tax Unit terbaru di sini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda reorganisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menambah unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung administrasi perpajakan yakni layanan Coretax
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat aturan terkait kebebasan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk pembentukan dan pengisian jabatan yang resmi berlaku pada 31 Desember 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved