Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Sementara itu, pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas tercatat sebesar Rp5,05 triliun.
“Kami membutuhkan alokasi dana Rp5,05 triliun ditambah tambahan Rp16,13 triliun,” kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Dengan pengajuan tersebut, total anggaran yang diharapkan Otorita IKN untuk tahun 2026 mencapai Rp21,1 triliun. Usulan tambahan anggaran itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Juli 2025.
Basuki menambahkan bahwa alokasi anggaran OIKN untuk periode 2025–2028 sebelumnya telah disetujui dan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya yakni: Rp14,40 triliun untuk tahun 2025, Rp17,08 triliun untuk 2026, Rp14,64 triliun untuk 2027, dan Rp2,68 triliun untuk 2028.
“Total anggaran yang telah disepakati Presiden untuk Otorita IKN sampai 2028 mencapai Rp48,80 triliun. Itu sudah disetujui sejak Januari lalu,” ujar Basuki.
Secara khusus, pada tahun 2025, OIKN akan kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur gedung perkantoran dan hunian bagi lembaga legislatif serta yudikatif beserta ekosistem pendukungnya. Selain itu, pembangunan akses jalan dari wilayah BP1 menuju BP2 dan BP3 juga akan digenjot untuk menunjang kemudahan investasi.
“Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung para investor yang akan beraktivitas dan membangun di kawasan tersebut,” ungkap Basuki.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan BPJS Ketenagakerjaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved