Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Sementara itu, pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas tercatat sebesar Rp5,05 triliun.
“Kami membutuhkan alokasi dana Rp5,05 triliun ditambah tambahan Rp16,13 triliun,” kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Dengan pengajuan tersebut, total anggaran yang diharapkan Otorita IKN untuk tahun 2026 mencapai Rp21,1 triliun. Usulan tambahan anggaran itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Juli 2025.
Basuki menambahkan bahwa alokasi anggaran OIKN untuk periode 2025–2028 sebelumnya telah disetujui dan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya yakni: Rp14,40 triliun untuk tahun 2025, Rp17,08 triliun untuk 2026, Rp14,64 triliun untuk 2027, dan Rp2,68 triliun untuk 2028.
“Total anggaran yang telah disepakati Presiden untuk Otorita IKN sampai 2028 mencapai Rp48,80 triliun. Itu sudah disetujui sejak Januari lalu,” ujar Basuki.
Secara khusus, pada tahun 2025, OIKN akan kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur gedung perkantoran dan hunian bagi lembaga legislatif serta yudikatif beserta ekosistem pendukungnya. Selain itu, pembangunan akses jalan dari wilayah BP1 menuju BP2 dan BP3 juga akan digenjot untuk menunjang kemudahan investasi.
“Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung para investor yang akan beraktivitas dan membangun di kawasan tersebut,” ungkap Basuki.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan BPJS Ketenagakerjaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved