Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Itu juga dinilai akan lebih efektif dibanding menempatkan wakil presiden di Papua.
Pemindahan kantor wakil presiden ke IKN juga dinilai lebih strategis dan fungsional untuk memastikan keberlanjutan agenda nasional, seperti yang ada di dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto. Apalagi IKN sejatinya dibangun sebagai pusat pemerintahan baru dalam jangka panjang.
"Kehadiran wakil presiden di IKN akan memperkuat legitimasi dan simbol bahwa pemerintah serius dalam melakukan transisi pusat kekuasaan," ujar pengamat politik dari Citra Institute Efriza saat dihubungi, Selasa (29/7).
Pemindahan wapres ke IKN, lanjutnya, juga akan mempercepat aktivasi kelembagaan dan infrastruktur pemerintahan di IKN, karena menunjukkan bahwa fungsi kenegaraan benar-benar mulai berjalan dari Kalimantan.
Hal itu juga diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan IKN yang selama ini masih terhambat dana. Efektivitas kerja wapres dengan penempatan di IKN turut dirasa akan lebih optimal dibanding di Papua.
"Jika wapres berkantor di IKN, maka ia menjadi bagian dari strategi akselerasi pemindahan pusat pemerintahan dan mempercepat fungsionalisasi IKN sebagai ibu kota baru. Ini juga bermakna simbolik bahwa ide pemindahan ibu kota masih dijalankan oleh pemerintah," kata Efriza.
Jalan Tol IKN, Rumah Susun ASN, dan Bandara Internasional Nusantara masih dalam pembangunan.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Keterbatasan ruang dan tempat, membuat para koki di 'restoran berjalan' harus bersiasat agar tidak kerepotan dalam menyiapkan menu pesanan
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved