Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Itu juga dinilai akan lebih efektif dibanding menempatkan wakil presiden di Papua.
Pemindahan kantor wakil presiden ke IKN juga dinilai lebih strategis dan fungsional untuk memastikan keberlanjutan agenda nasional, seperti yang ada di dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto. Apalagi IKN sejatinya dibangun sebagai pusat pemerintahan baru dalam jangka panjang.
"Kehadiran wakil presiden di IKN akan memperkuat legitimasi dan simbol bahwa pemerintah serius dalam melakukan transisi pusat kekuasaan," ujar pengamat politik dari Citra Institute Efriza saat dihubungi, Selasa (29/7).
Pemindahan wapres ke IKN, lanjutnya, juga akan mempercepat aktivasi kelembagaan dan infrastruktur pemerintahan di IKN, karena menunjukkan bahwa fungsi kenegaraan benar-benar mulai berjalan dari Kalimantan.
Hal itu juga diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan IKN yang selama ini masih terhambat dana. Efektivitas kerja wapres dengan penempatan di IKN turut dirasa akan lebih optimal dibanding di Papua.
"Jika wapres berkantor di IKN, maka ia menjadi bagian dari strategi akselerasi pemindahan pusat pemerintahan dan mempercepat fungsionalisasi IKN sebagai ibu kota baru. Ini juga bermakna simbolik bahwa ide pemindahan ibu kota masih dijalankan oleh pemerintah," kata Efriza.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PSSI resmi menunjuk Jawa Timur sebagai tuan rumah Piala AFF U17 2026 karena fasilitas stadion di Kaltim belum siap.
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP
PENELITI Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyatakan bahwa ketersediaan air di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya hanya mencapai 0,5 persen.
PT PP mencatat progres positif dalam pembangunan Peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kawasan hunian pekerja konstruksi ini juga terhubung dengan kawasan lain seperti kawasan hankam, hunian BIN dan Polri, serta kawasan legislatif.
Tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan surat keputusan pendirian perpustakaan beserta struktur pengelolanya yang akan ditetapkan oleh OIKN dan Kementerian Agama.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya memperkuat pelaku usaha lokal agar dapat membangun ekosistem ekonomi di kawasan IKN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved