Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI langkah nyata mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang inklusif dan berdaya saing, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan BPJS Ketenagakerjaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo pada Kamis (22/01) di Sentra Massa IKN.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan melindungi seluruh pekerja, khususnya pekerja konstruksi yang menjadi elemen penting dalam percepatan pembangunan IKN.
“Nota Kesepahaman ini sangat penting, mengingat Presiden Prabowo Subianto baru saja menyetujui program percepatan pembangunan IKN dengan target menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028,” ujarnya.
Basuki menambahkan, percepatan pembangunan yang mencakup sektor eksekutif, yudikatif, legislatif, serta infrastruktur lainnya akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan merasa lebih aman dan nyaman sehingga dapat bekerja lebih maksimal,” tambahnya.
Hingga saat ini, tercatat ada 147 proyek di kawasan IKN dengan total lebih dari 134 ribu pekerja aktif yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Nota Kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam memastikan semua pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan apresiasinya atas langkah OIKN dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, perlindungan sosial adalah hal mendasar yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja.
“Kami siap memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat pekerja di IKN. Sinergi ini akan memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan 5 rumah sakit di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, serta 11 rumah sakit dan 26 puskesmas di Kota Balikpapan sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga bermitra dengan RS Mayapada dan RS Hermina di kawasan IKN.
Untuk memudahkan akses layanan, dua Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan telah dibuka di kawasan IKN dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sepanjang tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah menangani 11 kasus kecelakaan kerja di kawasan IKN dengan total biaya perawatan Rp334 juta.
Selain itu, terdapat tiga kasus kecelakaan kerja yang berujung pada kematian dengan total santunan sebesar Rp573 juta.
Menutup keterangannya, Anggoro mengimbau seluruh pekerja di kawasan IKN untuk memastikan diri mereka memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Perlindungan ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga keluarga mereka. Kami bersama OIKN berkomitmen untuk mencapai universal coverage demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera di IKN,” pungkasnya. (Z-10)
Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan terobosan dengan menambahkan Program Jaminan Hari Tua bagi 45.000 pekerja rentan
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan perlindungan penuh bagi PMI Sigit Aliyando yang mengalami kecelakaan di Korea Selatan, mulai dari perawatan hingga pemulangan ke Tanah Air.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, peralatan masak, perlengkapan kebersihan, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Bantuan yang disalurkan meliputi 26 ton beras, paket sembako, perlengkapan sekolah, dan peralatan masak.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved