Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI langkah nyata mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang inklusif dan berdaya saing, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan BPJS Ketenagakerjaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo pada Kamis (22/01) di Sentra Massa IKN.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan melindungi seluruh pekerja, khususnya pekerja konstruksi yang menjadi elemen penting dalam percepatan pembangunan IKN.
“Nota Kesepahaman ini sangat penting, mengingat Presiden Prabowo Subianto baru saja menyetujui program percepatan pembangunan IKN dengan target menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028,” ujarnya.
Basuki menambahkan, percepatan pembangunan yang mencakup sektor eksekutif, yudikatif, legislatif, serta infrastruktur lainnya akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan merasa lebih aman dan nyaman sehingga dapat bekerja lebih maksimal,” tambahnya.
Hingga saat ini, tercatat ada 147 proyek di kawasan IKN dengan total lebih dari 134 ribu pekerja aktif yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Nota Kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam memastikan semua pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan apresiasinya atas langkah OIKN dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, perlindungan sosial adalah hal mendasar yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja.
“Kami siap memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat pekerja di IKN. Sinergi ini akan memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan 5 rumah sakit di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, serta 11 rumah sakit dan 26 puskesmas di Kota Balikpapan sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga bermitra dengan RS Mayapada dan RS Hermina di kawasan IKN.
Untuk memudahkan akses layanan, dua Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan telah dibuka di kawasan IKN dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sepanjang tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah menangani 11 kasus kecelakaan kerja di kawasan IKN dengan total biaya perawatan Rp334 juta.
Selain itu, terdapat tiga kasus kecelakaan kerja yang berujung pada kematian dengan total santunan sebesar Rp573 juta.
Menutup keterangannya, Anggoro mengimbau seluruh pekerja di kawasan IKN untuk memastikan diri mereka memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Perlindungan ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga keluarga mereka. Kami bersama OIKN berkomitmen untuk mencapai universal coverage demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera di IKN,” pungkasnya. (Z-10)
Saldo JHT merupakan dana simpanan yang dikumpulkan dari iuran pekerja dan iuran dari perusahaan atau pemberi kerja. Dana ini akan terus bertambah seiring waktu dan juga mendapatkan
BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia melalui dukungan terhadap program mudik gratis
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
BPJS Ketenagakerjaan perluas cakupan BPU melalui komunitas RT/RW dan rumah ibadah. Simak skema iuran hemat 50% sesuai PP Nomor 50 Tahun 2026.
Gubernur DKI Pramono Anung kerahkan 19 ekskavator tangani longsor Bantargebang. 4 orang tewas, korban PJLP dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan jenguk ojol korban kecelakaan di Bekasi. Biaya Rp442 juta ditanggung penuh tanpa plafon melalui JKK. Simak manfaat lengkapnya di sini.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved