Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, edukasi tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perlu dimulai sejak dini melalui dunia pendidikan agar perlindungan sosial dapat dirasakan secara merata.
“BPJS Kesehatan mengandung semangat gotong royong, kolaborasi, dan sinergi dari semua pihak. Semangat ini harus kita jaga untuk mengatasi masalah kesehatan bersama,” ujar Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8).
Ia menekankan bahwa jaminan sosial merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warga dari risiko sosial dan ekonomi. Sejak lahirnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 2004, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun sistemnya harus terus disempurnakan. Salah satu fokusnya adalah memastikan manfaat jaminan ketenagakerjaan juga dapat dinikmati pekerja informal.
“BPJS kini menjadi kekuatan yang menjamin kesehatan seluruh warga bangsa. Kita harus terus bekerja sama dan berkolaborasi,” tegasnya.
Cak Imin menilai, kolaborasi antara pemerintah, BPJS, dan perguruan tinggi menjadi kunci untuk memperluas pemahaman masyarakat. Dunia pendidikan diyakini mampu mencetak sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola sistem jaminan sosial nasional. Ia mencontohkan Universitas Airlangga sebagai salah satu institusi yang diharapkan dapat melahirkan pakar-pakar baru yang memastikan manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dirasakan secara berkelanjutan.
“Melalui ekosistem pendidikan, kita ingin memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pelaksanaan jaminan sosial,” ucap Muhaimin.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan Universitas Airlangga dan Universitas Sunan Gresik. Selain itu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani kerja sama dengan 17 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengintegrasikan literasi jaminan sosial ke dalam kurikulum pendidikan tinggi.
BPJS diminga menjangkau sektor informal yang jumlahnya sangat besar di Indonesia.
SEBANYAK 35 Anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
ANGGOTA DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Cak Imin menuturkan fenomena pengibaran bendera yang terinspirasi dari anime asal Jepang ini tidak perlu dikhawatirkan.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
Komarudin tak masalah dengan usulan yang dilontarkan Cak Imin. Namun, dia mengingatkan bahwa agar semua pihak menaati amanah reformasi terkait pemilihan langsung oleh rakyat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved