Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BPJS Ketenagakerjaan menggelar Social Security Summit 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Agenda ini merupakan langkah strategis untuk mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap diskusi dalam summit ini dapat menghasilkan strategi dan solusi terkait jaminan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk regulasi dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Semoga hasil diskusi nanti benar-benar keluar dengan suatu strategi dan solusi," ujar Yassierli dalam keterangannya.
Selain itu, Yassierli juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial yang lebih preventif, serta peran BPJS Ketenagakerjaan yang semakin signifikan dalam mengatasi risiko sosial ekonomi melalui aksi-aksi proaktif.
"Kita tunggu hasil rekomendasinya," tambahnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan bahwa summit ini menjadi respons terhadap tantangan besar yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berpenghasilan menengah, yaitu fenomena "middle income trap."
Menurutnya, ketidakcukupan sistem jaminan sosial menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Anggoro menekankan bahwa struktur pekerja Indonesia yang didominasi oleh sektor informal, serta peningkatan jumlah penduduk lansia, memerlukan perhatian lebih dalam memperluas coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Perluasan coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah hal yang mutlak dilakukan agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," ujar Anggoro.
Hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta, dengan dominasi pekerja formal.
Anggoro berharap dengan melibatkan berbagai pihak, Social Security Summit 2024 dapat menghasilkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan tersebut.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol Rommi Irawan, juga mendukung penuh tujuan summit ini. Rommi menekankan pentingnya mencegah middle income trap, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah.
"Jika kepala keluarga mengalami kecelakaan kerja, kondisi keluarga bisa langsung terpuruk dan jatuh miskin," ujar Rommi, yang mengakui masih banyak pekerja di sektor informal yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Social Security Summit 2024 diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendukung tujuan pembangunan nasional. (Z-10)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
BPJS diminga menjangkau sektor informal yang jumlahnya sangat besar di Indonesia.
SEBANYAK 35 Anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
ANGGOTA DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Pangeran Laurent dari Belgia, adik Raja Philippe, gagal memperoleh jaminan sosial dari negara meski menerima tunjangan kerajaan tahunan sebesar €388.000.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved