Jamsos Institute Desak Tata Kelola BPJS Kesehatan Diperbaiki

Jaminan Sosial (Jamsos) Institute mendesak Dirut BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purn Prihati Pujowaskito segera melakukan perbaikan tata kelola good governance dan melakukan rekonsiliasi organisasi di tubuh BPJS Kesehatan. 

"Tata kelola yang dimaksud meliputi kepesertaan , pelayanan, SDM pegawai BPJS Kesehatan, pemanfaatan pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan  dan mitigasi Flfraud dalam pembayaran ke faskes," kata Direktur Eksekutif JAMSOS Institute Andy William Sinaga, Jumat (20/2). 

Mayjen Purn Pujowaskito yang seorang dokter militer dari Kopassus, kata Andy, memiliki secercah harapan bagi hampir 220 juta lebih peserta JKN akan memiliki perbaikan secara komprehensif tata kelola pelayanan jaminan sosial khususnya Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan UUD 1945 dan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang akan menunjukkan peran hadirnya negara dalam menjamin hak warga negara atas jaminan sosial khususnya JKN.

Baca juga : Pemprov DKI Sasar Pekerja Informal jadi Jaminan Sosial

"Pak Pujo harus rajin turun ke lapangan khusunya melakukan sidak terhadap pelayanan BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit," pesannya. 

Dokter Pujo yang memiliki latar belakang Kopassus ini juga pernah memimpin RSPAD serta pengajar di FK Militer UNHAN akan memberikan pelayanan lebih baik. 

"Kami optimis dr Pujo dapat memberikan pelayanan dan merebranding BPJS Kesehatan," ujarnya. 

Menurut Komisioner DJSN periode 2019 - 2024 ini, BPJS Kesehatan harus ditempatkan sebagai sentral organisasi operator pelayanan kesehatan masyarakat bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik karena BPJS Kesehatan menurut UU No.24 tahun 2011 berada langsung di bawah Presiden. (H-1)