Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, perlunya peninjauan ulang kebijakan pemerintah yang selama ini yang memberatkan APBN. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan investor, guna memulihkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Nailul mengatakan, investor asing melepas modal dari Indonesia karena melihat fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai kurang baik, sehingga melepas modal dari Indonesia dan IHSG memerah.
Selain itu, tertekannya IHSG juga disebabkan oleh adanya aliran uang yang berpindah kepada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan suku bunga pengembalian SBN yang tinggi, di atas 7%.
"Poin yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang memberatkan APBN dan memiliki sentimen negatif di masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, evaluasi itu harus dilakukan di pasar Surat Berharga Negara (SBN) agar tidak saling berebut likuiditas pasar uang.
Lebih lanjut, Nailul menjelaskan, trading halt atau penghentian sementara perdagangan di pasar saham, merupakan dampak dari akumulasi beberapa kebijakan atau kejadian yang menyebabkan kepercayaan dari investor menurun.
Selanjutnya, terdapat penurunan peringkat investasi saham Indonesia oleh Morgan Stanley dan Goldman Sachs akibat data fiskal yang tidak menggembirakan, seperti potensi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang akan membengkak.
"Akibatnya, ada panic selling investor, terutama investor dari luar negeri. Mereka menahan investasinya sembari wait and see kebijakan pemerintah," ucapnya. (Ant/E-1)
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025 tidak akan mencapai seperti yang ditargetkan pemerintah yakni di angka 5,4-5,6%.
Berdasarkan hasil studi Celios, bencana ekologis di Sumatra periode November 2025 diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi Rp68,67 triliun.
Dalam konteks kemitraan strategis itulah, Bhima sependapat, hubungan antara Danantara dan pelaku industri tidak sebagai transaksi bisnis semata.
Pada 2018, sebanyak 75% pekerja tidak memiliki Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Angka tersebut sempat anjlok menjadi 37% pada 2024 pascaditerbitkan UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja.
PENGAMAT Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda turut buka suara terkait PMI Manufaktur RI berdasarkan PMI S&P Global di level 51,2.
Survei Celios menempatkan AHY dan Nasaruddin Umar sebagai menteri berkinerja terbaik selama satu tahun pemerintahan Prabowo
Sejumlah ekonom menilai keberadaan Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi negara berpotensi menjadi katalis penting bagi pendalaman pasar modal
Luhut tak sepakat perstiwa ini disebabkan karena tidak adanya kepercayaan dari investor. Sebab, jebloknya IHSG bisa terjadi di semua pasar saham.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved