Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam. Salah satu pesan yang ditekankan adalah pentingnya menjaga defisit anggaran dan mendorong reformasi fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden ingin agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk membiayai program-program strategis yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilanjutkan agar kita bisa memperoleh penerimaan yang cukup. Sementara belanja diarahkan untuk program-program penting,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers setelah rapat.
Sri menyebut Prabowo juga mendorong agar regulasi-regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi bisa dipangkas. Tujuannya agar roda perekonomian tidak selalu bertumpu pada APBN.
“Beliau menekankan pentingnya langkah-langkah deregulasi agar ekonomi kita bisa tumbuh lebih mandiri. Jadi fokusnya adalah perbaikan regulasi supaya dunia usaha, investasi, dan perdagangan makin mudah berkembang, termasuk dari sisi tata kelola,” ujarnya.
Terkait penyusunan RAPBN 2026, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dokumen anggaran akan memuat program-program unggulan Presiden, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta inisiatif ketahanan pangan. Selain itu, APBN 2026 juga akan mendukung sektor pendidikan, mulai perbaikan sekolah dasar dan madrasah, penguatan sekolah digital, hingga program dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dalam rapat tersebut, hadir pula Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Ant/E-3)
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved